Connect with us

Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan

Kunjungan Kemendagri ke Wilayah Perbatasan

BNPP Mengelola Wilayah Perbatasan

Bagaimana BNPP mengelola wilayah perbatasan negara?

BNPP di tugaskan untuk mendesain atau membuat grand design yang disebut dengan rencana induk. Dari rencana induk ini, kemudian di bright down menjadi rencana aksi atau disebut dengan rencana tahunan. Rencana aksi ini dikerjakan oleh 27 Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Tentunya, hal ini untuk mewujudkan dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan.

Pengelolaan wilayah perbatasan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010. Tentunya untuk dua hal tadi, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Kenapa demikian, Kenapa? Karena memang selama ini wilayah perbatasan itu dalam tanda petik, kesenjangan dan disparitasnya cukup tinggi. Belum lagi soal keamanannya.

Kemudian, kita tahu, di perbatasan wilyah Indonesia ini juga banyak terdapat jalur-jalur tikus. Misalnya antara Indonesia dengan Malaysia yang ada Kalimantan mapun di Serawa, itu cukup banyak jalur-jalur tikus. Untuk menangani ini, kami telah melakukan kerjasama dengan TNI.

Berapa sebenarnya jumlah daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain?

Untuk perbatasan yang ada di darat, ada 187 kecamatan di 42 Kabupaten dan 13 provinsi. Tapi kalau dengan laut, totalnya mencapai 778. Nah, yang menjadi fokusnya BNPP adalah 187 kecamatan ini. Kami bikin grand design-nya, bikin tata ruangnya, menyiapkan camatnya. Camat yang ada di perbatasan itu juga berbeda dengan camat-camat lain yang biasanya. Karena camat di perbatasan itu diberikan kewenangan, misalnya dia bisa bikin SKLP (Surat Keterangan Laksana Paspor).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

WAWANCARA

Tingkat Pengangguran Kita Terus Menurun

Oleh

Fakta News
Tingkat pengangguran
Menteri Ketenaga Kerjaan, Hanif Dhakiri(Foto: Istimewa)

Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.

Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.

Baca juga:

Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.

Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya kepada Ade Nyong dari Fakta.News.

Baca Selengkapnya

BERITA

Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit

Oleh

Fakta News
Angka Kemiskinan, Bantuan Sosial Pangan
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita(Foto: Kemensos)

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.

Baca juga:

Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.

Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?

Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.

Baca Selengkapnya

WAWANCARA

Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar

Oleh

Fakta News
Sektor Ekonomi Kreatif
Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik(Foto: Bekraf)

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah dari sektor ini pun terus meningkat. Bahkan, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi kreatif berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Mulai dari pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta jasa-jasa dan industri pengolahan.

Baca juga:

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejak empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Sebut saja ditahun ditahun tahun 2017 lalu, PDB sektor ekonomi kreatif menembus Rp1.009 triliun.  “Kami proyeksikan tahun 2018 dan 2019 growth-nya akan konsisten,” ungkap Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik kepada Fakta.news.

Tak hanya berkontribusi pada PDB saja, menurut Ricky, sekrot ekonomi kreatif ini juga sangat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. “Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif,” kata pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Kamis pekan lalu di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Jalan Erlangga II, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pria kelahirang 19 September ini berkenan membeberkan upaya Bekraf dalam mengembangkan sektor industri ekonomi kreatif dalam negeri. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia ekonomi kreatif saat ini dan seberapa besar potensi ekonomi kreatif di Indonesia?

Dari laporan terbaru kami, bahwa di 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu sudah tembus Rp1.000 triliun, tepatnya Rp1.009 triliun di 2017. Jumlah tenaga kerja juga meningkat cukup signifikan. Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif. Lalu ekspor-nya sekarang sudah USD 1,5 miliar. Dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, itu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi sangat menjanjikan dan kami proyeksikan memang tahun 2018 dan 2019 itu growth-nya akan konsisten. Jadi akan semakin signifikan-lah kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional kita.

Baca Selengkapnya