Upaya Polda Bengkulu Mengawal Dana Desa
Bengkulu – Terkait sosialisasi pengawasan penggunaan dana desa (DD) di wilayah Bengkulu, Polda Bengkulu mengumpulkan sebanya 1.344 kepala desa di gedung STQ, Air Sebakul, Kota Bengkulu. erah ini.
Sosialisasi penggunaan DD ini, sebagai tindak lanjut dari kerja sama MoU antara Kapolri dan Mendagri dalam hal pengawasan penggunaan dana desa (DD) yang akan dilaksanakan secara terintegrasi.
Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Coki Manurung, di Bengkulu, Kamis (26/10) menegaskan, pihaknya tidak menginginkan ada oknum kepala desa (kades) yang harus tersandung kasus penyelewengan dana desa.
“Saya minta para kades di Bengkulu, dalam menggunakan dana desa harus berpedoman pada aturan dan juknis yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Saya berharap tidak ada kades di Bengkulu, masuk penjara karena melakukan penyelewengan dana desa,” ujar Coki.
Karena itu, Kapolda Bengkulu minta para kades agar selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan aparat Polri serta perangkat di desa masing-masing. “Agar penyimpangan penggunaan dana desa dapat diantisipasi dengan baik,” kata Coki.
Kapolda menambahkan, pihaknya dan instansi terkait lainya akan mengawasi secara ketat penggunaan dana desa di setiap desa di Bengkulu. Hal ini dilakukan agar dana desa benar-benar digunakan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami akan awasi ketat penggunaan dana desa di setiap desa di Bengkulu, sehingga dana APBN benar-benar digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa bersangkutan,” tutur Coki.
Untuk itu, Kades dan perangkat desa di Bengkulu diminta tidak main-main dalam menggunakan dana desa. “Sebab, jika terbukti menyimpangkan dana desa akan diproses sesauai hukum yang berlaku,” ujar Coki.
Pembangunan Infrastruktur
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu, Ali Sadikin mengatakan, total dana desa yang disalurkan ke daerah ini pada tahun 2017 mencapai Rp 1 triliun lebih.
Dana desa sebanyak ini disalurkan ke 1.344 desa, tersebar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu. Besaran dana desa yang diterima setiap desa di Bengkulu, antara Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar.
Mayoritas dana desa yang diterima setiap desa di Bengkulu, sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan lingkungan, jalan desa, saluran irigasi dan fasilitas umum, dan usaha desa.
Hingga saat ini, pelaksanaan penggunaan dana desa di Provinsi Bengkulu, berjalan baik meski ada yang bermasalah hanya satu dua desa saja dan masalah tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum setempat.
Seperti kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, oknum pelakunya sudah diperiksa aparat kepolisian setempat. Bahkan, mantan kades di Bengkulu Utara yang melakukan korupsi dana desa sudah ditahan Polres setempat.
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak main-main terhadap kades yang terbukti melakukan korupsi dana desa akan diproses sesesuai dengan hukum yang berlaku.
“Ini semua dilakukan agar dana desa yang dialirkan pemerintah pusat ke masing-masing desa di Tanah Air, termasuk desa di Bengkulu, dapat digunakan sesuai aturan yang ada, dan tempat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan,” pungkas Ali.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
