Proyek MRT hingga Kereta Cepat Dibahas Jokowi Bersama 12 Pengusaha Jepang
Jakarta – Dalam pertemuan dengan 12 pimpinan perusahaan Jepang di Istana Merdeka, pada Jumat (27/10/2017) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah investasi. Rombongan pengusaha Jepang itu, dipimpin langsung oleh mantan Perdana Menteri Jepang yang juga Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia Yasuo Fukuda.
Terlihat mendampingi Jokowi antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Utusan Khusus Presiden untuk Jepang, Rachmat Gobel.
“Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat atas Pemilu di Jepang yang baru saja berjalan dengan amat sukses,” kata Jokowi mengawali sambutannya.
“Pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang telah berhasil menciptakan sebuah stabilitas politik di Jepang yang amat baik sekali,” lanjut dia.
SementaraFukuda mengatakan, bahwa suatu kehormatan besar baginya dan delegasi bisa diterima Jokowi di Istana Merdeka. Dia menyampaikan membawa delegasi yang merupakan para pengusaha terkemuka Jepang.
“Selamat pagi dan adalah kehormatan besar bagi saya dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia bersama dengan anggota delegasi saya yaitu dari Asosiasi Jepang-Indonesia dan anggota-anggota delegasi saya itu pengusaha-pengusaha Jepang terkemuka di Jepang,” ungkap Fukuda.
Kunjungan ini, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dilakukan secara reguler dari waktu ke waktu. “Untuk duduk bersama membicarakan proyek-proyek yang sedang dan akan dijalankan,” kata Retno usai mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, setidaknya ada 3 proyek di sektor perhubungan yang dibicarakan. Pertama, adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.
“MRT itu tahap satu sudah selesai. Tahap dua sedang akan dilaksankaan. Dan tahap 3 sedang dalam tahap studi,” kata Budi.
Proyek lain yang dibahas, adalah kereta cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini dalam tahap studi. Menhub mengatakan, studi yang dilakukan Japan International Corporation Agency (JICA) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ditargetkan akan selesai November.”Dan kali ini, memang kita bahas secara intensif dengan Jepang, agar berjalan cepat,” kata Budi.
Terakhir, Jokowi dan pengusaha Jepang juga membahas soal proyek pelabuhan Patimban. Saat ini proyek tersebut memasuki tahap tender. “Dan kita akan mulai kurang lebih awal tahun depan dengan harapan kita bisa menyelesaikan di tahun 2019,” ucap Budi.
Pemerintah, menurut Budi, saat ini tidak menemukan hambatan yang berarti dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Pembebasan lahan yang biasanya menjadi masalah klasik juga diyakini bisa teratasi.
“Patimban mungkin. Mungkin saja kendalanya adalah tanah. Tapi dengan Preaturan Presiden (Perpres), dengan satu mekanisme yang baru ini, itu praktis bisa terkontrol,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, soal investasi sudah disepakati sejak awal. Menurut Budi kepada dev.fakta.news/v03, untuk nilai investasi pada proyek MRT yaitu sebesar sekitar Rp 30 triliyun, proyek Patimban tahap awal sekitar Rp 15 triliyun. “Besaran investasi di kedua proyek itu sudah disepakati,”katanya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono menambahkan, Jokowi dan para pengusaha Jepang juga membahas proyek terowongan pendukung pemerintah untuk tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru. Proyek ini akan digarap mulai Januari 2018.
“Karena ini di bukit barisan, untuk tunneling harus ada penyelidikan tanah dulu, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini bisa kita selesaikan,” ucap Basuki.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
