Cara Singapura Membatasi Jumlah Kendaraan Agar Tak Macet
Jakarta – Singapura merupakan negara yang paling mahal untuk pembelian kendaraan. Selain persyaratannya sangat ketat, negara itu juga menerapkan pajak tinggi bagi warganegaranya yang ingin memiliki kendaraan.
Keruan, jika kota besar di negara-negara Asia Tenggara mengalami masalah kemacetan parah, maka tidak dengan Singapura.
Kendati begitu, Singapura masih tetap berupaya untuk membatasi jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Caranya, jumlah kendaraan yang saat ini ada tidak akan bertambah dalam dua tahun. Artinya, selama dua tahun, takan akan terlihat kendaraan baru berseliweran di Singapura.
Dengan demikian, pertumbuhan pengguna mobil dan motor bisa dipangkas. pertumbuhan pengguna kendaraan di Singapura sendiri, sudah turun 0,25 persen per tahun pada Februari 2017.
Dengan sistem ini, Singapura berupaya mengembangkan jaringan transportasi publik dengan investasi multimiliar dollar AS. Hingga 2020, jika program ini terus dijalankan, akan membantu 5,6 juta warga Singapura terbebas dari kemacetan.
Tentunya, kebijakan pemerintah Singapura ini membuat harga sedan di Singapura lebih mahal empat kali lipat dari harga sedan di AS, yakni sekitar US$80.000 per unit.
Namun, hingga 2016 masih ada sekitar 600.000 pengguna mobil di Singapura yang rela membayar mahal demi kenyamanan mereka.
Kebijakan Singapura ini, terbilang langka di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia.
Di Asia pada umumnya, perkotaan akan sesak dengan kendaraan seiring pertumbuhan aktivitas perekonomian di daerah tersebut.
Di Indonesia yang memiliki sistem transportasi publik yang belum bagus, memiliki mobil selain sebagai sarana transportasi juga sebagai simbol status mapan.
Sementara di Filipina, menurut riset Japan International Cooperation Agency (JICA), menunjukkan ongkos kemacetan di Manila, ibukotanya, setara dengan empat persen dari PDB negara tersebut.
Ditinjau 2020
Mengutip siaran pers Land Transport Authority (LTA) yang mengatakan, pihaknya memotong tingkat pertumbuhan kendaraan yang diizinkan dari sebelumnya 0,25 persen menjadi 0 persen per tahun. Itu berlaku untuk roda empat dan roda dua. Hasil dari keputusan ini kembali ditinjau pada 2020.
Keputusan terbaru itu, kian memperketat pengendalian populasi mobil. Selain menentukan tingkat pertumbuhan, negeri itu juga mewajibkan warga untuk membeli surat hak kepemilikan kendaraan bermotor, bernama Certificates of Entitlement, sebelum diperbolehkan membeli mobil.
Surat izin itu, dibatasi jumlahnya dan bisa didapatkan dengan sistem lelang. Dengan sertifikat itu, warga bisa memiliki kendaraan selama 10 tahun.
Berdasarkan kajian LTA, 12 persen lahan Singapura saat ini, sudah dijadikan jalanan. Melihat semakin sempitnya lahan dan kompetisi kebutuhan, perluasan jaringan jalan tentu dibatasi. Sedang penduduk di Singapura turut meningkat pesat sejak 2000 dan kini berada di kisaran 5,6 juta jiwa. Dari situ, 600.000 mobil tercatat dimiliki baik pribadi maupun komersial, termasuk mobil yang disewakan untuk jasa taksi online.
Pemerintah tak hanya mencegah populasi kendaraan. Solusi juga diberikan dengan meningkatkan transportasi publik, kereta dan bus. Sebanyak 30 persen jaringan rel kereta, ditambahkan dengan rute dan kapasitas baru.
Seperti diketahui, pemerintah Singapura melanjutkan investasi pada infrastruktur rel baru sebesar Sin$20 miliar. Empat milliar untuk memperbaiki maupun penyegaran aset yang sudah ada, dan 4 miliar lagi untuk subsidi kontrak bus selama lima tahun ke depan.
Di Indonesia, khususnya Jakarta, juga perlu pembatasan laju pertumbuhan mobil. Kian hari, ibukota DKI Jakarta kian padat populasi kendaraannya. Bisakah Indonesia berkaca pada Singapura? Pembangunan infrastruktur MRT dan pengembangan transportasi publik tengah digiatkan. Tinggal peraturan soal kepemilikan kendaraan yang belum ketat.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
