Inilah Cara Presiden Jokowi Menciptakan Lapangan Kerja Sekaligus Meningkatkan Daya Beli
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya sangat tahu benar bagaimana persoalan daya beli. Karena itu, dia dengan serius mengantisipasi dampaknya. Seperti yang dilakukannya dengan membuat proyek padat karya, yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dengan membuat proyek padat karya tersebut, masyarakat mendapat penghasilan dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan daya beli. Nah untuk itu, Presiden Jokowi tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat proyek padat karya tersebut.
Presiden Jokowi memerintahkan bayaran proyek tersebut harus tunai, dan rencananya dimulai pada 2018. Dalam hal ini, Jokowi memerintahkan Kementerian Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan aturan teknis proyek padat karya tersebut secara lebih detil.
Dalam proyek padat karya tersebut, honor untuk pekerjanya harus dibayarkan secara harian dan tunai. “Harus dibayar langsung tunai. Mingguan, atau kalau bisa harian, tidak boleh bulanan. Agar ada imbas memperkuat daya beli,” tegas Jokowi Senin (30/10/2017) lalu.
Jokowi menginstruksikan agar proyek padat karya tersebut minimal bisa menyedot 200 tenaga kerja di setiap desa. Perlu diketahui, jumlah desa di Indonesia saat ini ada 74 ribu desa dan dana desa untuk 2018 sebesar Rp 60 triliun.
Dengan demikian, belasan juta tenaga kerja diharapkan akan terserap lewat proyek padat karya Kementerian Desa saja, belum kementerian yang lain. “Bila dihitung 200 tenaga kerja kali 74 ribu desa, ada hampir 15 juta sendiri tenaga kerja yang terserap,” papar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan, tidak akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya, sebagai cara instan untuk mengatrol daya beli masyarakat. “Enggak. Enggak akan beri BLT,” tegas Jokowi.
Menciptakan Lapangan Kerja
Program Jokowi ini, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, adalah program Jokowi pengganti BLT yang merupakan bagian dari dana desa.
“Dana desa selain untuk pembangunan di desa juga didesain untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa,” kata Eko Selasa (31/10/2017).
Dalam program Dana Desa, pekerjaan pembangunan harus dilakukan secara swakelola yang dikerjakan oleh masyarakat dari desa tersebut. Tidak boleh menggunakan kontraktor, apalagi kontraktor dari luar.
“Bahan-bahannya pun harus dibeli dari toko material setempat sehingga uang yang dibelanjakan bisa berputar di desa tersebut,” jelas Eko.
“Presiden minta agar gaji bagi masyarakat yang bekerja untuk pembangunan dengan dana desa harus dibayarkan harian atau mingguan, sehingga daya beli masyarakat desa akan meningkat,” imbuh Eko.
Eko menjelaskan, paling tidak 20% dari dana desa digunakan untuk mempekerjakan masyarakat untuk membangun pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh dana desa.
“Dengan demikian ada Rp 12 triliun yang diterima langsung oleh masyarakat yang bekerja, sehingga bisa menciptakan daya beli di desa hingga Rp 60 triliun per tahunnya,” ucap Eko.
Berdasarkan data, Kementerian Desa memaparkan, program dana desa di 2015 dapat menciptakan 986 ribu tenaga kerja jangka pendek untuk 3 bulan waktu bekerja, dan di 2016 sebanyak 1,84 juta tenaga kerja.
Sementara untuk tenaga kerja jangka panjang dengan jangka waktu 8 bulan bekerja, di 2015 tercipta 105 ribu orang dan di 2016 tercipta 199 ribu orang.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan adanya program ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dibandingkan memberikan BLT.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup, melainkan pekerjaan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang. “Dengan adanya program kerja pemerintah seperti ini saya pikir akan jauh lebih berdampak positif pada daya beli ketimbang BLT. Saya sepakat dengan Pak Jokowi, BLT enggak akan optimal dalam jangka panjang apabila masyarakat dikasih uang cash terus,” kata Josua, Selasa (31/10/2017).
Meningkatkan Daya Beli
Dengan demikian, tingkat pengangguran juga diharapkan bisa menurun dan tingkat konsumsi bisa meningkat karena adanya program tersebut. Alangkah lebih baik, program ini bisa diprioritaskan di daerah-daerah yang tingkat penganggurannya masih tinggi.
“Langkah positif mendorong bagaimana penyerapan tenaga kerja tadinya nganggur akan kerja dan ada pendapatan,” tutur Josua.
Kehadiran program ini, juga bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya dalam penerimaan negara. Dengan hadirnya program tersebut, masyarakat yang memiliki penghasilan akan membelanjakan uangnya yang juga berkontribusi kepada pajak.
“Belanja enggak berpengaruh, justru dari sisi pendapatan tambahan PPn atau PPh setelah dia bekerja dapat pendapatan meningkat harus bayar juga pajaknya. Enggak memberatkan belanja pemerintah, dapat membuka lapangan usaha seperti ini signifikan dibandingkan BLT,” ujar Josua.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, program padat karya tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.
“Jumlah penduduk miskin di pedesaan angka nya per Maret 2017 mencapai 17,1 juta orang lebih tinggi dri perkotaan sebesar 10,6 juta orang. Dengan alokasi 200 orang per desa dikalikan 74 ribu desa maka jumlah penduduk miskin bisa berkurang 14,8 juta orang,” kata Bhima.
Manfaat program padat karya yang diusulkan Jokowi, akan berdampak ke penguatan daya beli masyarakat miskin, khususnya di pedesaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi di pedesaan bisa lebih dirasakan.
“Nilai lebih program padat karya ada di penguatan daya beli masyarakat miskin di pedesaan. Kemudian pembukaan lapangan kerja secara massal,” tutur Bhima.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
