Naik Lagi ke Peringkat 72 Dunia Soal Kemudahan Berbisnis, Pemerintah Belum Puas
Jakarta – Laporan terbaru Bank Dunia terkait kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) 2018 menunjukkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat 72. Ini berarti naik 19 peringkat dibandingkan posisi di tahun 2017. Meski naik, Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam.
Dari laporan Bank Dunia yang dipublikasikan Rabu (1/11) ini, Indonesia mengantongi skor 66,47 atau naik 2,25 dibanding tahun lalu. Adapun Selandia Baru yang memperoleh peringkat pertama kemudahan berbisnis mengantongi skor 86,55.
Negara terdekat Singapura berada di peringkat kedua dengan skor 84.57. Lalu Malaysia di peringkat ke-24 dengan skor 78,43, Thailand di peringkat ke-26 dengan skor 77,44, dan Vietman di peringkat ke-68 dengan skor 67,93.
Dilihat dari indikatornya, kenaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia didorong oleh indikator penyelesaian kebangkrutan (resolving insolvency) yang naik paling tajam sebanyak 38 peringkat. Selain itu, proteksi kepada investor minoritas (protecting minority investors) pun naik 17 peringkat. Sedangkan kemudahan memulai bisnis naik 16 peringkat.
Di antara yang naik, ada pula yang turun yakni indikator terkait pembayaran pajak dan perdagangan lintas negara yang masing-masing turun 10 peringkat dan 4 peringkat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga tahun terakhir memang memiliki konsen tinggi untuk mengerek peringkat kemudahan berbisnis. Tak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan menargetkan Indonesia bisa masuk dalam peringkat 40 besar EODB pada 2019 mendatang. Bisakah?
Mengejar Indikator
Sebagaimana diketahui, EODB adalah survei tahunan yang dilaksanakan Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah. Indonesia pun harus bersaing dengan 190 negara lainnya.
Langkah ambisius Jokowi pun secara konsisten terus mendongkrak kenaikan peringkat setiap tahunnya. Pedal gas 20 peringkat per tahun yang dipatok pemerintah tak main-main. Kepala BKPM Thomas Lembong pun pernah mengatakan bahwa pemerintah meski berhasil menaikkan peringkat, tak serta-merta puas karena masih belum bisa mengalahkan negara tetangga.
Mewakili pemerintah, Thomas pun menyadari ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, utamanya menyangkut penyelesaian sengketa bisnis dan memulai usaha. Menurutnya, dari 10 indikator indeks kemudahan berusaha, dua poin itu dinilai menjadi penghalang bagi laju peringkat Indonesia.
Adapun kesepuluh indikator indeks EODB tersebut adalah starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, paying taxes, trading across borders, getting credit, protecting minority investors, enforcing contracts, dan resolving insolvency.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
