Target Kementerian ATR Menyelesaikan 14.485 Ha Lahan untuk Infrastruktur
Jakarta – Proses pengadaan lahan seluas 26.900 ha, untuk mendukung proyek strategis nasional, telah selesai dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, pengadaan lahan yang telah diselesaikan mencakup proyek pelabuhan seluas 200 hektare, ketenagalistrikan 1.815 ha, Bandar Udara 1.494 ha, kawasan ekonomi khusus 6.955 ha, jalan Tol 11.792 ha, sera bendungan seluas 4.646 ha.
“Target ke depan menyelesaikan proses pengadaan lahan seluas 14.485 ha dan pembentukan lembaga bank tanah, “ungkap Sofyan Rabu (1/11).
Selain proses pengadaan lahan untuk infrastruktur, kementerian ATR juga telah menetapkan dan merumuskan 41 rencana tata ruang, di antaranya 15 rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
Selanjutnya 15 rencana detail tata ruang perbatasan, 7 masterplan pedesaan dan kawasan rawan bencana. Juga 4 master plan kota baru.
Masalah Klasik
Kendati begitu, untuk kepentingan pembangunan, pembebasan lahan masih menjadi masalah klasik, termasuk dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Inilah sebabnya realisasi proyek PSN masih belum sesuai harapan. Meski pemerintah telah memberikan banyak kelonggaran, tapi ada beberapa proyek yang masih terkendala.
Masalah terkait pembebasan lahan ini, mengemuka dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang digelar di Kantor Menko Perekonomian, Senin (30/10) lalu.
Dalam rapat itu disebutkan salah satu proyek yang masih terganjal masalah lahan adalah pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanto mengatakan hingga kini lahan seluas 160 hektare (ha) untuk proyek ini belum bisa digunakan. Pasalnya, izin pemanfaatan lahan hutan untuk pembangunan proyek tersebut belum terbit. “Rencananya akan diselesaikan dalam dua minggu ini,” katanya, Senin (30/10).
Proyek lain yang tersendat, adalah pembangunan mass rapid transit (MRT) fase II jalur selatan-utara. Proyek ini terbentur pengadaan lahan di wilayah Kampung Bandan.
Menurut Direktur Utama PT MRT Wiliam Sabandar, di Kampung Bandan pihaknya membutuhkan lahan 12 ha untuk pembangunan proyek MRT. Tapi, lahan tersebut memiliki tiga status. Pertama, hak pengelolaan oleh PT KAI. Kedua, surat tanah jaman Belanda yang juga dipegang PT KAI. Ketiga, hak pengelolaan PT KAI yang dikerjasamakan dengan swasta.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Percepatan Pengembangan Wilayah Kemko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, untuk mengatasi masalah yang mengganjal proyek MRT, pemerintah akan membentuk tim kerja yang beranggotakan 16 kementerian/lembaga terkait. Tim ini bertugas sebagai komite koordinasi transit oriented development (TOD). Komite itu, akan menyelaraskan rencana induk pengembangan TOD dengan pembangunan depo MRT dan mengatasi hambatan pengadaan lahan.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
