Safari Program Perhutanan Sosial ala Presiden Jokowi
Boyolali – Dalam setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memeriksa program Perhutanan Sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau sudah diberi seperti ini, lalu ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kita ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur. Setahun lagi saya cek nanti satu per satu,” kata Presiden dalam sambutannya saat memberikan surat keputusan Perhutanan Sosial di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (4/11/2017).
Perhutanan social seluas 1.890,6 hektare, dalam acara tersebut, diserahkan Presiden kepada 1.685 kepala keluarga. Menurut Presiden Jokowi, dengan pemberian Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS), maka masyarakat dapat memberdayakan nilai ekonomis suatu lahan sesuai ketentuan hukum.
Presiden Jokowi mengungkapkan, dirinya ingin memeriksa pemanfaatan lahan di lapangan. Selain itu, akan memeriksa pendampingan sejumlah bank negara dalam mendukung program Perhutanan Sosial.
“Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kita harus yakin ini harus berhasil,” tegas Presiden Jokowi.
Safari Perhutanan Sosial
Penyerahan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) di Boyolali ini, setelah sebelumnya juga dilakukan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Probolinggo, Jawa Timur.
Safari penyerahan SK IPHS yang dilakukan Presiden Jokowi ini, dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan. Di Boyolali, Jawa Tengah hari ini. Presiden menyampaikan pesan yang sama kepada para petani saat penyerahan SK kepada kelompok tani hutan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yaitu bahwa kawasan yang sudah diberikan izin agar digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan misi mensejahterakan rakyat.
Di awal pengarahannya, Presiden mengatakan penyerahan SK IPHS ini belum diterima oleh seluruh petani perorangan. Namun, dia berjanji akan merampungkan secepatnya. “Memang belum semuanya pegang per individu, namun kita akan rampungkan dalam dua minggu. Kenapa ini penting? Kalau semua pegang ini (SK), ini adalah status hukum yang jelas sudah diberi izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan, areal seluas kurang lebih 1,089 juta hektare (ha) di Pulau Jawa sampai dengan saat ini jangan sampai disia-siakan. Hal ini sudah didata kelompok dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 48 unit yang sedang diproses sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan.
Adapun SK yang diberikan pada 4 November 2017 di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu Boyolali terdiri dari SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Rimba Agro Abadi di Desa Mendelem, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 794 ha bagi 739 kepala keluarga (KK) ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Gunung Gajah Lestari, Desa Gongseng dan Desa Banjarmulya, Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah seluas 295 ha dengan 197 KK.
Lalu SK Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara LMDH Rawasakti dengan Perhutani Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 73,6 ha dengan 124 KK ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Lestari, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 33 ha dengan 59 KK.
Kemudian, SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Wono Lestari II, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 400 ha dengan 345 KK ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Makmur, Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 55 ha dengan 73 KK ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Makmur II, Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 240 ha dengan 150 KK.
Jadi, secara keseluruhan, Presiden menyerahkan IPHS seluas kurang lebih 1.890,60 ha untuk Kelompok/LMDH dengan 1.685 KK. Presiden mengatakan, akan kembali dalam satu tahun ke depan untuk memantau perkembangan program perhutanan sosial, apakah betul mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan.
Sanksi Izin Dicabut
Jika tidak demikian, lanjut Presiden, izin akan dicabut. “Izin sudah diberikan, tolong semua harus produktif jangan sampai menganggur. Setahun lagi saya cek satu persatu. Nanti kalau tidak dicek, ditelantarkan saja dan saya tidak mau. Kita ingin lahan yang sudah diberikan 35 tahun ini betul-betul harus dimanfaatkan. Karena ini sudah bertahun-tahun perencanaannya, jadi saya minta ini harus berhasil,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta, agar penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan harus diperhitungkan dan direncanakan dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melaporkan kepada Presiden terkait kelanjutan agenda pemeriksaan lapangan perhutanan sosial. “Karena sudah adanya izin pengelolaan kawasan hutan ini, saya berharap para petani memiliki keterampilandan paham untuk melakukan usaha-usaha selanjutnya dalam program perhutanan sosial,” ujarnya. Menteri Siti Nurbaya juga meminta agar para petani menjaga betul program ini.
Ikut dalam rombongan Presiden Menteri BUMN, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama BRI, Pejabat Kementerian/Lembaga, Forkompinda Jawa Tengah, dan Kelompok Tani Hutan penerima Izin Pemanfaatan Hutan (IPHPS), LMDH dengan Perhutani/Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK) Kabupaten Boyolali dan Kabupatem Pemalang, serta beberapa LMDH.
Dalam mendukung Program Perhutanan Sosial Kementerian LHK turut memberikan SK KULIN KK, KUR, Kartu Tani, penyerahan batang bibit buah-buahan dan 125.000 batang bibit kayu-kayuan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang turut mendukung Program Perhutanan Sosial melalui program Corporate Social Responsibility memberikan alat-alat pertanian seperti 4 unit handtractor, 11 unit pemipil jagung, 11 unit tandon air, 6 unit saung meeting, dan 3 unit rumah pompa.
Selain itu, Perhutani juga memberikan bantuan berupa 5000 batang bibit sengon, dan dari Kementerian Pertanian memberikan 20 unit pompa air, 10.050 batang bibit holtikultura, dan 2 ton bibit jagung hibrida.
Presiden Joko Widodo pada kesempata itu, juga melakukan dialog dengan petani serta memberikan sepeda kepada petani sebagai simbol penghargaan turut serta dalam program perhutanan sosial.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
