Presiden Pastikan Awasi Pemanfaatan Hutan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi Masyarakat
Boyolali – Presiden Joko Widodo hari ini, Sabtu, 4 November 2017, menyerahkan surat keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) 1.890 hektar lahan kepada 1.685 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang.
Penyerahan yang digelar di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, dilakukan pemerintah sebagai bentuk pemberian akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara kepada masyarakat.
“Bapak, Ibu, semua nanti pegang ini baik yang dari Pemalang, Boyolali pegang ini. Ini adalah status hukumnya jelas. Sudah diberi izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,” ujar Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta kepada masyarakat agar betul-betul menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah tersebut.
“Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur,” tutur Presiden.
Presiden juga menyatakan tak segan untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya program pemerintah yang bertujuan mengupayakan pemerataan ekonomi masyarakat tersebut.
“Saya hanya ingin mengecek di lapangan nanti setelah setahun, saya mau cek di lapangan benar tidak dimanfaatkan? Benar tidak menyejahterakan? Benar tidak pendampingan yang sudah dilakukan oleh perbankan?” ungkapnya.
Presiden pun yakin program tersebut akan berhasil jika pemerintah dan masyarakat saling mendukung dan ikut mengawasi jalannya program tersebut.
“Saya mau cek semuanya karena kita sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kita harus yakin ini harus berhasil,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo saat meninjau hasil olahan pohon kayu putih oleh warga (Biro Pers Setpres)
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mempersilakan masyarakat untuk mengajukan pinjaman guna meningkatkan produktivitas dan pengelolaan lahan. Namun, Presiden mengingatkan pinjaman terus harus betul-betul dikalkulasi dan digunakan untuk keperluan produksi.
“Saya titip kalau mau pinjam ke bank dihitung yang benar butuh berapa juta? Dihitung yang benar, bisa angsur tidak? Bisa kembalikan tidak pas panen? Dihitung semuanya,” ucap Presiden.
Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu meningkatkan geliat perekonomian dan mengurangi beban masyarakat.
“Nanti tahun depan akan kita turunkan lagi 7 persen pertahun. Jadi per bulan tidak ada 1 persen, murah, sangat murah sekali,” kata Presiden.
Setelah menghadiri acara tersebut, Presiden meninjau hutan kayu putih di Desa Karangwinong, Kabupaten Boyolali.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
