KPU : Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Sangat Tinggi
Jakarta – Potensi konflik di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dipandang sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah pemilih dan anggaran yang berputar pada Pilkada 2018 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Selain itu, potensi lain terjadinya konflik tersebut disebabkan karena adanya pergantian penyelenggara pemilu.
“80 % dari total pemilih nasional akan diperebutkan oleh peserta pemilu 2018, yang jaraknya tidak lebih dari 10 bulan akan diperebutkan lagi dalam kontes pemilu nasional (2019),” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman dalam diskusi dengan media, di Media Center KPU, Jakarta, Selasa (6/11).
Total anggaran pilkada serentak 2018 untuk 171 daerah berpotensi tembus Rp20 triliun. Saat ini, total anggaran tersebut baru mencapai Rp15,2 triliun. Rinciannya anggaran KPU sebesar Rp11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri sebesar Rp339,6 miliar.
Sebagai perbandingannya, jumlah uang yang berputar pada pilkada 2015 lalu yang diikuti 269 daerah mencapai Rp6,4 triliun. Itu tak termasuk sisa anggaran. Jumlah itu bukan hanya KPU saja, namun dari seluruh lembaga terkait penyelenggaraan pilkada 2015 dan kandidat. Sementara dalam pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah, uang yang berputar hanya sekitar Rp4,3 triliun, tidak termasuk sisa anggaran.
“Karena uang yang terlibat banyak, jumlah pemilih yang diperebutkan banyak, maka kompetisi (2018) ini akan berlangsung ketat,” terang Arief.
Sementara itu, Arief mengaku ada potensi konflik akibat pergantian penyelenggara pemilu. Menurutnya, Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan tidak ada lagi perpanjangan masa jabatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan.
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada dan berakhir masa jabatannya pada masa tahapan, bisa diperpanjang sampai tahapan selesai.
“Faktanya di beberapa tempat, masa jabatan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berakhir persis pada hari pemungutan suara. Ada yang H-1, H-10, H-satu bulan, bahkan dua hari setelah hari pemungutan suara,” paparnya.
Berdasarkan aturan tersebut, tambah Arief, KPU harus melakukan rekrutmen. Selama proses rekrutmen, potensi konflik tinggi, karena peserta suka ikut ‘cawe-cawe’ (intervensi).
Rincian Pilkada Serentak 2018
Rincian daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten adalah :
Provinsi:
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Maluku Utara.
Kota:
Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Bengkulu, Kota Gorontalo, Kota Jambi, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Tegal, Kota Malang, Kota Mojokerto.
Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Tarakan, Kota Pangkal Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kota Tual, Kota Subulussalam, Kota Bima, Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, Kota Bau-bau.
Kota Kotamobagu, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kota Palembang, Kota Padang Sidempuan.
Kabupaten:
Kab Aceh Selatan, Kab Pidie Jaya, Kab Padang Lawas Utara, Kab Batu Bara, Kab Padang Lawas, Kab Langkat, Kab Deli Serdang, Kab Tapanuli Utara, Kab Dairi, Kab Indragiri Hilir, Kab Merangin, Kab Kerinci, Kab Muara Enim, Kab Empat Lawang, Kab Banyuasin, Kab Lahat.
Kab Ogan Komering Ilir, Kab Tanggamus, Kab Lampung Utara, Kab Bangka, Kab Belitung, Kab Purwakarta, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Subang, Kab Bogor, Kab Garut, Kab Cirebon, Kab Ciamis, Kab Banyumas, Kab Temanggung, Kab Kudus, Kab Karanganyar, Kab Tegal, Kab Magelang, Kab Probolinggo.
Kab Sampang, Kab Bangkalan, Kab Bojonegoro, Kab Nganjuk, Kab Pamekasan, Kab Tulungagung, Kab Pasuruan, Kab Magetan, Kab Madiun, Kab Lumajang, Kab Bondowoso, Kab Jombang, Kab Tangerang, Kab Lebak.
Kab Gianyar, Kab Klungkung, Kab Lombok Timur, Kab Lombok Barat, Kab Sikka, Kab Sumba Tengah, Kab Nagekeo, Kab Rote Ndao, Kab Manggarai Timur, Kab Timor Tengah Selatan, Kab Alor, Kab Kupang, Kab Ende, Kab Sumba Barat Daya, Kab Kayong Utara.
Kab Sanggau, Kab Kubu Raya, Kab Pontianak, Kab Kapuas, Kab Sukamara, Kab Lamandau, Kab Seruyan, Kab Katingan, Kab Pulang Pisau, Kab Murung Raya, Kab Barito Timur, Kab Barito Utara, Kab Gunung Mas, Kab Barito Kuala, Kab Tapin, Kab Hulu Sungai Selatan.
Kab Tanah Laut, Kab Tabalong, Kab Panajam Pasut, Kab Minahasa, Kab Bolmong Utara, Kab Sitaro, Kab Minahasa Tenggara, Kab Kep Talaud, Kab Morowali, Kab Parigi Moutong, Kab Donggala, Kab Bone, Kab Sinjai, Kab Bantaeng.
Kab Enrekang, Kab Sidereng Rappang, Kab Jeneponto, Kab Wajo, Kab Luwu, Kab Pinrang, Kab Kolaka, Kab Gorontalo Utara, Kab Mamasa, Kab Polewali Mandar, Kab Maluku Tenggara, Kab Membramo Tengah, Kab Paniai, Kab Puncak, Kab Deiyai, Kab Jayawijaya, Kab Biak Numfor, Kab Mimika.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
