Ketua DPRD Papua: Tahan Ribuan Warga, Aksi Kelompok Bersenjata Adalah Kriminal
Jayapura – Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang terletak disekitar area tambang Freeport dilaporkan telah dikuasai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kelompok tersebut melarang warga kampung untuk keluar dari wilayahnya. Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa tersebut untuk dilarang meninggalkan kampungnya.
Menanggapi peristiwa tersebut Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan bahwa hal tersebut merupakan aksi teror menjurus kriminal dan bukanlah sebuah perjuangan kemerdekaan. Untuk itu Yunus mengingatkan agar aksi tersebut dihentikan karena rakyat yang akan menjadi korban. “Saya imbau kepada mereka yang ada di seberang atau KKB untuk berhenti. Perbuatan mereka sangat tidak bermoral. Harus berhenti. Ingat jangan sampai rakyat menjadi korban,” ujar Yunus, Jumat (10/11/2017).
Mengenai video yang sedang viral di media sosial dimana dalam video tersebut memperlihatkan KKB melakukan penyiksaan kepada masyarakat. Yunus menganggap adalah tindakan kriminal. “Kalau ada orang yang katakan perbuatan mereka seperti yang di video itu adalah perjuangan, maka saya katakan bahwa itu bukan perjuangan. Itu kriminal. Kenapa rakyat menjadi korban, kenapa rakyat harus disiksa seperti begitu,” tegasnya.
Selain itu Yunus menilai KKB harusnya memberikan ruang bebas kepada rakyat Papua dan melindungi mereka. “Ya, kalau mereka mengatasnamakan rakyat, harusnya mereka melindungi rakyat, bukan menyiksa rakyat,” tuturnya.
Menurut Yunus jikalau KKB ini memiliki persoalan dengan aparat TNI dan Polri, seharusnya mereka bersama aparat TNI dan Polri mencari tempat yang layak untuk melakukan gencatan senjata, jangan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. “Silahkan cari tempat yang bebas. Tapi jangan di daerah-daerah yang jadi tempat rakyat,” ucapnya.
Yunus yang juga politisi Partai Demokrat itu meminta aparat penegak hukum melakukan cara-cara presuasif dalam mengejar kelompok bersenjata di sana, mengingat kelompok ini bertameng di pemukiman masyarakat. “Kelompok ini meminta perlindungan atau lari kepada rakyat. Membaur ke rakyat, sehingga menjadi kesulitan bagi aparat kita untuk melakukan hal-hal terutama hal persuasif agar tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan semua orang,” tukasnya.
Lebih lanjut Yunus mengingatkan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM saat dilakukan operasi pengejaran terhadap kelompok ini, dimana di sana terdapat masyarakat sipil yang tidak tahu menahu persoalan yang dilakukan KKB. “Kami minta kepada seluruh TNI dan Polri tetap mengutamakan melindungi rakyat. Rakyat tidak boleh sampai menjadi korban. Hindari penyisiran, apalagi di kampung-kampung itu tidak boleh,” ujarnya.
Untuk itu menurut Yunus, DPR Papua akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dilakukan pendekatan melalui gereja dan tokoh-tokoh yang ada di sana. “Tidak bisa kita masuk dengan gaya kita, tentunya harus ada pihak-pihak yang bisa membantu kita, agar negoisiasi bisa dilakukan,” tandas Yunus.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
