Kasus Pungli Komura Mencapai Rp256 Miliar, Ini Tangkapan Terbesar Saber Pungli
Jakarta – Pengungkapan praktik pungutan liar di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samarinda Sejahtera (Komaru) di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli), rupanya menjadi tangkapan terbesar, sebesar Rp256 miliar.
“Waktu di tangkap hanya Rp5 juta, kemudian Rp6 miliar, dan kami kembangkan ada pencucian uang hingga Rp256 miliar,” kata Kepala Satgas Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno di Jakarta, Minggu (12/11).
Dalam kasus ini, Polisi telah menetapkan dua tersangka yaitu Sekretaris Komura berinisial DHW dan Ketua Komura yang juga merupakan Anggota DPRD Samarinda JAG. Berdasarkan pengembangan yang dilakukan, Polisi berhasil menemukan lebih banyak uang hasil pencucian uang oleh tersangka.
“Tidak hanya semata-mata pemerasan, tapi ada unsur pidana korupsi dan pencucian uang. Dan Sampai saat ini sudah disita barang bukti yang dikirim ke Jaksa dan pengadilan sebesar Rp315,625 juta,” ungkap Dwi.
Kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khsusu (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Selain rekening dan dokumen yang disita, Polisi juga telah menyita sejumlah harta benda milik tersangka DHW, diantaranya adalah dua unit mobil BMW, satu unit mobil Mini Cooper, satu unit mobil Handa Jazz, tiga unit sepeda motor trail merk KTM, dan satu unit sepeda motor Piagio.
Berdasarkan Dokumen Komura, praktik pungli di terminal peti kemas Palaran Samaridan dan Muara Barau telah beroperasi sejak 2010 – 2016. Dalam praktiknya, selain menetapkan tarif yang melambung dari jumlah semestinya, Komura juga memeras perusahaan pengelola Terminal Peti Kemas meski tidak ada aktivitas bongkar muat di sana. Dari analisis dokumen yang disita, sejak 2010 – 2016 terdapat dana Rp180 miliar yang didapatkan Komura di TPK Palaran.
Tak hanya di Pelabuhan Peti Kemas Palaran Samarinda, praktik pungli juga dilakukan Komura di Pelabuhan Muara Berau, sehingga tatal jumlah uang yang berhasil mereka raup lebih dari Rp2 Triliun.
Pelabuhan peti kemas Palaran Samarinda (foto : Istimewa)
Adapun modus yang dilakukan oleh pengurus Komura, yaitu dengan meminta tarif bongkar muat ke perusahaan bongkar muat tanpa didasari legalitas yang benar. Penetapan tariff juga dilakukan secara sepihak tanpa mengacu pada peraturan yang berlaku. Sementara ketentuan besaran ongkos bongkar muat telah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Penghitungan Tarif Pelayanan jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
Dalam praktiknya, untuk biaya bongkar muat container berukuran 20 feet, pengguna jasa di Palaran harus membayar Rp180.000 per Kontainer. Lantas Polisi membandingkannya dengan biaya bongkar muat Kontainer untuk ukuran yang sama di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hanya Rp10.000.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
