Setya Novanto Mangkir Lagi
Jakarta – Rencananya hari ini, Senin (13/11/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Ketua DPR Setya Novanto yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP. Namun, sudah dapat diduga sebelumnya, Novanto pasti tak akan memenuhi panggilan KPK.
Dan benar saja, Novanto yang untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai tersangka, lagi-lagi dipastikan mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK.
“Hari ini kunjungan kerja ke Kupang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Legislatif Eksekutif Partai Golkar, Yahya Zaini, Senin (13/11).
Kunjungan kerja tersebut, lanjut Yahya, merupakan tugasnya sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kunjungan kerjanya selama dua hari,” ucapnya.
Kunjungan kerja Novanto ke Kupang itu, Yahya menambahkan, merupakan kegiatan rutin anggota DPR. Apalagi saat ini DPR tengah reses. Yahya sendiri mengaku, tidak tahu pada hari ini Setnov mendapat panggilan dari KPK. “Saya tidak tahu,” ujarnya.
Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku, masih menunggu konfirmasi dari Novanto terkait kehadirannya di KPK. “Saya juga masih tunggu informasi dari beliau,” katanya, Senin (13/11).
Yunadi enggan berkomentar lebih jauh terkait saran hukum pada pemeriksaan oleh KPK. “No comment,” ucapnya.
Disuruh Mangkir
Padahal, seperti dituturkan kepada cnn.com Minggu (12/11/2017), Yunadi menyarankan kliennya untuk tidak menuruti permintaan KPK untuk urusan pemeriksaan.
“Kami belum tahu beliau bakal hadir atau tidak. Tapi kami memberi saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak punya wewenang manggil,” kata Yunadi di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, kepada cnn.com.
Saat itu, Yunadi mengatakan Novanto berhak tak memenuhi panggilan KPK, karena tak ada izin dari Presiden Joko Widodo.
“Itu menunjukan Novanto taat hukum dan patuh. Malah yang tidak taat itu KPK. Terutama pembangkangan terhadap UU (UU MD3),” katanya.
Yunadi pun yakin, KPK tak bisa melakukan pemanggilan paksa apabila Setya Novanto mangkir dari panggilan pemeriksaan. Bahkan, ia balik mengancam karena dapat melakukan hal serupa kepada KPK karena sudah bertindak tidak sesuai dengan Undang-undang.
Dalam kesempatan sama, secara terpisah, Novanto mengaku belum mengetahui apakah dirinya bakal memenuhi panggilan KPK. “Lihat nanti. Kami sedang kaji semua yang berkaitan dengan masalah hukum,” ujarnya.
Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemanggilan Novanto, Senin (13/11). Pria genap berusia 62 tahun pada pekan ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.
“Surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) Senin,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat.
Novanto telah ditetapkan kembali sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP pada Jumat (10/11) lalu. Itu adalah kali kedua Setnov ditetapkan sebagai tersangka setelah yang sebelumnya gugur lewat proses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
