Mengatur Skema Pembiayaan yang Inovatif untuk Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Jakarta – Program pembangunan infrastruktur adalah fokus Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) saat ini. Hal ini bisa dilihat dari skema anggaran infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Memang, dari tahun ke tahun anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai dari Rp154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp269,1 triliun pada 2016. Kini ditahun 2017 mencapai Rp401,1 triliun pada APBN-P 2017.
Pemerintah pun, telah mengusulkan anggaran infrastruktur melalui APBN 2018 mencapai Rp410 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui pembangunan 865 km jalan baru, 25 km jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 km jalur kereta, 8 bandara.
Proyek-proyek infrastruktur yang masih terlihat mangkrak terus dikebut. Seperti, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu misalnya. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November 2017 ini. Tiang-tiang yang sebelumnya terbengkalai tak lagi terlihat sejak PT Waskita Toll Road mengakuisisi PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dan memulai pengerjaan jalan tol pada awal 2015 lalu. Sejak itulah pembangunan jalan tol yang terbengkalai itu kembali dilakukan.
Pembangunan jalur LRT (foto : Humas Kemenhub)
Selain infrastruktur tol, pembangunan infrastruktur transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT) Jakarta serta light rail transit (LRT) Jabodetabek juga terus berjalan. Sebab, pemerintah memperkirakan di awal 2019 mendatang MRT sudah bisa dinikmati warga Jakarta. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan, bahwa MRT pertama di Indonesia itu segera terwujud. Tak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur itu akan membuat citra Indonesia semakin bersinar di kanca internasional.
Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index 2017 – 2018 yang dirilis World Economic Forum September lalu, menunjukan daya saing Indonesia mengalami peningkatan, dari peringkat 41 pada 2016 menjadi peringkat ke-36 di tahun 2017 ini. Faktor yang mendongkrak peningkatan daya saing itu sendiri tak terlepas dari peran pembangunan infrastruktur.
Meski begitu, sektor infrastruktur Tanah Air masih perlu dipacu. Karena masih menurut laporan tersebut kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-52 dari 137 negara atau masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia di urutan ke-22.
Skema Pembiayaan
Untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi lebih masif, pemerintah terus melakukan inovasi untuk merancang skema pembiayaan yang lebih luwas. Inovasi tersebut tak hanya mengandalkan anggaran APBN untuk membangun infrastruktur, namun, selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta pun akan diajak untuk terlibat dalam pendanaan infrastruktur. Hal ini dipandang sebagai sebuah langkah bahu-membahu untuk mempercepat pembangunan itu sendiri, sehingga dampak dari kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan.
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (2014), bahwa investasi infrastruktur publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah. 1% kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang bakal meningkatkan output sebesar 0,1% pada tahun tersebut, dan 0,25% empat tahun kemudian.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyebutkan, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menggenjot infrastruktur. Pasalnya, kerjasama dengan pihak swasta atau public private partnership akan menjadi sebuah alternatif selain pembiayaan APBN dan penugasan terhadap BUMN. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan proyek infrastruktur yang kurang diminati investor, misalnya proyek air minum dan irigasi.
“Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, seperti Palapa Ring dan pembangkit listrik di Batam,” tuturnya Robert dalam Forum Merdeka Barat 9 yang bertajuk ‘Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?’ pada Jumat (17/11) lalu.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, terkait beragamnya skema pembiayaa itu baik untuk mempercepat konektivitas transportasi Tanah Air. Kebutuhan anggaran sektor transportasi setiap tahunnya dapat mencapai Rp1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN per-tahun sekitar Rp250 triliun. “Ada gap antara kebutuhan dan anggaran yang ada sehingga diperlukan kerja sama dengan swasta,” katanya.
Pembangunan bandara baru (foto : Humas Kemenhub)
Menurut Budi, Kementerian Perhubungan senantiasa mendorong kerja sama BUMN dan swasta dalam mengelola aset negara di wilayah kerja Kementerian Perhubungan, seperti bandara dan pelabuhan. Kerja sama itu untuk meningkatkan pelayanan, daya saing ekonomi, dan partisipasi modal untuk mengembangkan aset.
Pemerintah memiliki tiga klasifikasi proyek infrastruktur sebelum melakukan kerja sama dengan swasta. Pertama, jika suatu proyek kurang layak secara ekonomi (feasible), maka akan dibangun menggunakan APBN murni. Kedua, jika proyek di antara layak dan tidak. Untuk kategori ini proyek pembangunan akan didanai dengan cara kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah atau BUMN dengan swasta. Dan klasifikasi ketiga adalah jika proyek itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi karena proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta. Tentunya, untuk pengelolaan aset tersebut ada jaminan bagi swasta dari pemerintah.
Sejauh ini ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya bakal ditawarkan kepada swasta. Tentunya, bandara dan pelabuhan yang ditawarkan pengelolaannya itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi. Bandara tersebut antara lain adalah Labuan Bajo, Sentani, Radin Inten, Tarakan, Palu, Sabang, Sibolga, dan Bengkulu. Sementara itu, pelabuhan yang dimaksud antara lain Bitung, Ternate, Manokwari, Kendari, dan Biak.
Budi menambahkan, kerja sama itu bakal menggunakan skema pengelolaan aset milik negara. Jangka waktu kerja sama operasional ini maksimal 30 tahun dengan persyaratan semua aset tetap dikuasai negara. Nah, dari kerja sama dengan swasta ini, Budi mengaku, anggaran negara bahkan dapat dihemat hingga Rp1 triliun. Anggaran tersebut tentunya dapat dialihkan untuk hal-hal produktif lain, yakni membangun infrastruktur di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
