Pemerintah Terus Berupaya Menciptakan Koperasi Berkualitas
Tasikmalaya – Tujuan pemerintah melakukan reformasi koperasi di Indoneisa tentunya untuk menciptakan koperasi yang berkualitas dan mampu bersaing dengan koperasi-koperasi di dunia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo terus mendorong koperasi untuk berbenah diri sehingga mampu bersaing di era teknologi seperti sekarang ini. Namun, pembinaan yang terus dilakukan selama ini hany menghasilkan koperasi yang kuantitas saja.
“Untuk menghasilkan koperasi berkualitas maka diperlukan kualitas dalam pengawasan koperasi,” ungkap Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suparno di Tasikmalaya, Kamis (23/11).
Suparno menegaskan, sosialisasi pengawasan koperasi sangat penting, terutama menyangkut regulasi yang dimilikinya. Dalam hal ini pelaku koperasi harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, terutama menyangkut regulasi dalam melakukan pengawasan koperasi. Dia berharap, Satgas Pengawas Koperasi harus memiliki naluri pengawasan yang kuat untuk melihat ada tidaknya kejanggalan atau penyimpangan yang dilakukan koperasi di wilayahnya.
“Harus memiliki keberanian dalam mengawasi dan kemudian melaporkan untuk pembenahan koperasi yang bersangkutan,” tegas Suparno.
Dia juga meminta agar koperasi tidak melakukan praktik-praktik yang berujung dalam masalah hukum. Untuk itu, Supano mengaku sering menyambangi koperasi-koperasi yang berkantor di ruko-ruko untuk menggali informasi terkait koperasi tersebut.
“Saya setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah, kalau melihat koperasi yang berdiri di sebuah ruko, saya pasti mampir. Saya akan menggali koperasi itu apakah sudah menjalankan prinsip-prinsip dan kaidah koperasi secara baik dan benar. Jangan sampai koperasi dijadikan wadah pencucian uang dan pembiayaan terorisme,” ungkap Suparno.
Suparno menjelaskan, menyangkut dengan suku bunga yang ditetapkan koperasi harus sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), jangan sampai koperasi tersebut keluar dari prinsip dan kaidah koperasi. Olehnya itu, Kemenkop dan UKM terus memperjuangkan posisi Satgas Pengawas Koperasi dari jabatan Ad Hoc menjadi jabatan fungsional.
Mengakomodir kemajuan teknologi sangat penting dilakukan oleh sebuah koperasi dalam melakukan pengawasan internal. Karena penerapan aplikasi teknologi dalam mengelola koperasi bisa menjadi sarana bagi pengawasan. Bukan sekadar menghitung keuntungan bagi koperasi dan para anggotanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat Dudi Sudradjat Abdurrachim mengatakan, ketika pasar ritel khususnya e-Commerce didominasi kekuatan modal besar (asing), hanya koperasi yang memungkinkan untuk menghadapi persaingan global tersebut.
“Kami sudah melakukan strategi pembentukan holding usaha yang diikuti koperasi yang ada di Jawa Barat seperti Koperasi Susu Pangalengan, Koperasi Indosemen, Koperasi Indo Deli, Koperasi Jasa Marga, dan sebagainya, untuk membangun konsorsium bisnis. Intinya, kita terus membangun dan mendorong modernisasi koperasi di Jawa Barat,” terang Dudi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Pemkab Tasikmalaya Rahayu Jami’at Abdullah mengaku pihaknya telah merehabilitasi sekitar 350 koperasi yang ada di wilayahnya untuk dilakukan pembinaan dan pembenahan.
“Pembinaan koperasi yang dilakukan di Tasikmalaya bertujuan untuk semakin menguatkan kelembagaan koperasi di Tasikmalaya. Kalau sudah tidak bisa dibina lagi, ya akan kita rekomendasikan untuk dibubarkan,” ungkapnya.
Koperasi akan menjadi sebuah unit ekonomi yang luar biasa bila dikelola dengan baik dan professional, serta sesuai dengan kaidah dan jatidiri koperasi. Program reformasi koperasi yang digulirkan pemerintah itu tentunya untuk menghasilkan koperasi berkualitas. Salah satunya adalah pengembangan koperasi yang amat penting untuk memberdayakan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh karen itu, fanatisme di kalangan masyarakat Indonesia harus terus ditumbuhkan untuk menghadapi tantangan persaingan global yang semakin ketat.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
