Presiden Apresiasi Peran NU Pembawa Semangat Persatuan Bangsa
Mataram – Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran Nahdlatul ‘Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berhasil membawa semangat persatuan dalam kehidupan masyarakat di Tanah Air.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang digelar pada Kamis, 23 November 2017 di Masjid Raya Hubbul Wathan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kita ini dilihat oleh negara lain sebagai negara yang tidak punya kepentingan, netral, dingin, dan sejuk disebabkan karena organisasi terbesar di Indonesia adalah Nahdatul Ulama,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyebutkan bahwa salah satu negara yang menyampaikan kekagumannya terhadap Indonesia adalah Afghanistan, yang saat ini sedang mengalami pertikaian dan perang sejak tahun 1973 hingga sekarang.
“Presiden Afghanistan menyampaikan kepada saya agar Indonesia mau berperan dalam perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan,” tutur Presiden.
Keinginan Presiden Afghanistan tersebut disambut baik oleh Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia siap membantu perdamaian dan rekonsilasi di Afghanistan.
Indonesia juga akan berbagi pengalaman di bidang perdamaian dan rekonsiliasi. Bahkan kerja sama antar ulama dari kedua negara akan ditingkatkan guna menyebarkan Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin.
Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj (Biro Pers Setpres)
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berharap Munas NU kali ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam menindaklanjuti gerakan radikalisme dan intoleran agar tidak berkembang di Indonesia.
“Saya juga sudah minta kepada jajaran agar tegas pada aliran radikal dan intoleran apapun organisasinya karena kita dilihat diluar sangat baik,” ungkapnya.
Selain itu, Presiden juga berharap Munas NU kali ini menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah terkait persoalan ekonomi umat dan redistribusi aset. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.
Mulai dari pembagian sertifikat hak atas tanah kepada sejumlah koperasi pesantren hingga membuka sejumlah bank wakaf mikro untuk mendorong pengusaha kecil serta meningkatkan perekonomian umat.
“Usaha-usaha ini perlu juga masukan dan pemikiran dari Munas serta Konbes sehingga apa yang kita lakukan betul bisa mendampingi umat, memberikan dorongan kepada umat, dan untuk menyejahterakan umat,” ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Muhammad Zainal Majdi, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
