Holding BUMN Tambang Diharapkan Bisa Memiliki Saham Freeport
Jakarta – Saham PT Freeport nantinya sebagian akan dimiliki Holding BUMN Tambang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat akan merealisasikan pembentukan induk perusahaan (Holding) BUMN Tambang. Maka, dengan dibentuknya holding tambang tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan perusahaan.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. Menurutnya, holding ini nantinya dipersiapkan untuk dapat memiliki sebagian saham PT Freeport Indonesia. Rencana tersebut direalisasikan, usai negosiasi divestasi disepakati antara pemerintah dan Freeport.
“Pertanyaan yang penting buat kami adalah bagaimana divestasi. Divestasi Freeport 51 persen, sekarang kita sudah kuasai 9,36 persen. Sisanya tinggal 41 persen,” ujar Harry di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).
Saat ini, Harry tengah mengkaji cara agar total aset perusahaan holding tambang mampu membeli saham Freeport. Nantinya, apabila total aset tidak mencukupi melakukan pembelian maka tidak menutup kemungkinan perusahaan holding tambang akan melakukan pinjaman dana ke perbankan.
“Bagaimana kalau enggak cukup? itu akan ada pinjaman ke bank. Karena harus dilakukan dan harus dicari jalan keluarnya,” jelasnya.
Nanti. Fajar mengatakan, setelah pembentukan holding tambang telah memiliki ekuitas sebesar Rp 64,6 triliun. Ekuitas tersebut nantinya, akan dilakukan leverage (diajukan untuk utang) sebanyak dua kali lipat, sehingga dapat menghimpun dana paling tidak Rp 120 triliun.
“Paling aman tiga kali (melakukan levarage). Posisi kita misal Rp 65 triliun untuk lakukan tiga kali leverage jadi Rp 180 triliun. Kebutuhan Freeport berapa? Kalau itu saya nggak tahu. Contohnya, US$2 sampai US$3 miliar atau sekitar Rp 36 triliun. Kami kan sudah punya leverage Rp 120 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, apabila tidak mendapat dana dari perbankan, maka nantinya juga akan dikaji mengenai rencana penerbitan obligasi. Namun demikian, hal tersebut akan ditentukan setelah adanya rapat umum pemegang obligasi.
“Kalau ditanya apakah menerbitkan bonds? Soal Itu ada rapat umum pemegang obligasi, itu upaya kedua kami. Yang pertama, akan pinjaman dulu ke bank pemerintah,” tandasnya.
Aset Meningkat
Sementara itu, kelak bila Holding BUMN Tambang mencaplok Freeport, maka asetnya pun akan meningkat. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam, Arie Prabowo Ariotedjo. “Tanpa mengakuisisi sisa saham Freeport, total aset holding sekitar Rp90 triliun, setelah akuisisi nanti bisa Rp200 triliun,” ujar Arie di Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Inalum akan menjadi induk dari tiga BUMN tambang lainnya, yaitu PT Timah (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).
Jika digabungkan, aset keempat BUMN tambang sebesar Rp 89,409 triliun dengan rincian aset Inalum Rp 21,8 triliun, aset Antam Rp 30,2 triliun, aset PTBA Rp 18,6 triliun, dan aset Timah Rp 10,141 triliun. Sedangkan total ekuitas sebesar Rp 65 triliun.
“Kapasitas lebih besar, leverage oke,” tutur Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).
Peningkatan total aset holding BUMN tambang juga bisa mempermudah dalam melakukan ekspansi usaha. Perkembangan usaha juga disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku pemerintah.
Sebelumnya, seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Inalum Budi G. Sadikin, pihaknya akan bertanggung jawab membangun smelter atau pemurnian mineral dari PT Freeport Indonesia, jika sudah sepakat pada divestasi mayoritas 51 persen dimiliki Indonesia.
“Apabila berjalan lancar, dan Inalum memiliki saham mayoritas maka smelter menjadi tanggung jawab kami, ya saat ini berbagai lokasi memang sudah menjadi pertimbangan,” kata Budi G Sadikin. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi antar BUMN di salah satu hotel di Bengkulu, beberapa waktu lalu.
Tak Ada Progres Fisik
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam Ali mengatakan, bahwa hingga kini PT Freeport Indonesia tidak serius membangun smelter sebagaimana dijanjikan kepada DPR dan pemerintah.
“Kami melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya administratif, tetapi itu bukan sebuah progres yang bisa di lihat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/11).
Syaikhul menilai ketidakseriusan itu menunjukkan tidak adanya komitmen PT. Freeport untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. “Dari masalah lokasinya saja, belum ada penentuan. Bahkan perjanjian yang dibuat dengan PT Petrokimia pun tampaknya di-hold,” ujarnya.
Saikhul mengatakan, bahwa Komisi VII berharap ada ketegasan dari pemerintah terhadap persoalan itu.
Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan dengan satu konsekuensi, kalau tidak membangun smelter dengan progres yang bisa di evaluasi setiap enam bulan maka akan dicabut rekomendasi ekspornya, ujarnya. “PP Nomor 1 Tahun 2017 yang membuat adalah Kementerian ESDM, walaupun dikonsultasikan kepada Komisi VII. Kita berharap Kementerian ESDM dapat konsisten dengan peraturan yang dibuatnya sendiri,” ujar Syaikhul.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
