Indonesia Kaya Potensi EBT Namun Pemanfaatannya Masih Rendah
Jakarta – Energi baru dan terbarukan (EBT) sangat penting untuk wujudkan ketahanan energi di masa depan. Terlebih, Indonesia memiliki potensi EBT sebesar lebih dari 441,7 GW, yang sejauh ini batu terealisasi sebesar 8,90 GW atau 2% dari potensi yang ada.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ir. Yunus Saefulhak dalam Sesi II Seminar Terbatas bertajuk “Pengembangan Energi Baru Terbarukan,” yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta, Senin (4/12/2017). Pada sesi dua dengan bahasan “Roadmap EBT Indonesia; Peran, Peluang dan Tantangan Swasta”, para pembicaranya selain Yunus, yaitu Ir. Jaya Wahono (Founder and CEO Clean Power Indonesia), Dr. Ir Hanny J. Berchmans (Senior Consultant USAID-ICED), dan Werner Katili (Country Representative Agri Power).
Yunus mengatakan, untuk menjawab masalah lingkungan seperti gas rumah kaca (GRK), pemanfaatan EBT harus dioptimalkan. “Saat ini, Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia antara lain panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut,” ujarnya.
Selain itu, akses energi harus terdistribusi secara merata, adil, dan terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang baik. “Harga energi harus terjangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah dan ekonomis untuk masyarakat berpendapatan menengah-tinggi,” ujar Yunus.
Selain optimalisasi EBT, pihaknya juga melakukan konservasi energi. Yunus mengatakan, konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta efisiensi pemanfaatannya.
“Penggunaan energi masyarakat Indonesia saat ini cenderung boros. Untuk itu, pemerintah terus melakukan kampanye hemat energi yakni dengan program potong 10 persen,” lanjut Yunus.
Pemerintah, seperti diketahui, telah menetapkan sasaran komposisi bauran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Menurut Yunus, pasokan energi saat ini masih didominasi energi fosil. Padahal, potensi EBT Indonesia sangat besar yaitu sekitar 441,7 gigawatt (GW), namun hingga saat ini perannya dalam penyediaan energi nasional masih sangat terbatas yaitu 7,7%, atau terpasang sebesar 8,89 GW atau 2% dari total potensi. “Potensi EBT di Indonesia banyak, tapi pemanfaatannya masih rendah,” katanya.
Sebagai gambaran, bauran EBT meningkat rata-rata 0,54% setiap tahun. Pada 2016 capaian bauran EBT sebesar 7,7%. Angka ini lebih besar dari 2015 (6,7%), 2014 (6,4%) dan 2013 (5,3%). Untuk kuartal II 2017 melebihi target, di mana energi panas bumi dan EBT lainnya mencapai 5,23% (target 4,96%) dan bauran energi dari air mencapai 8,07% (target 6,16%).
Beberapa kemajuan dalam pengembangan EBT, antara lain dengan ditandatanganinya 68 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 1.189,67 MW hingga November 2017 yang berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 4,76 Juta Ton CO2. Yunus mengatakan, kondisi saat ini konsumsi energi mayoitas masih kurang efisien. Dengan demikian, pemanfaatan EBT adalah suatu kewajiban.
Pemanfaatan EBT dan penerapan konservasi energi, lanjut Yunus kepada dev.fakta.news/v03, untuk meningkatkan ketersediaan energi secara berkelanjutan menghemat bahan bakar fosil, dan secara simultan mencegah perubahan iklim global dengan mengurangi emisi GRK. Keuntungan lainnya, adalah menciptakan lapangan kerja (dengan tumbuhnya industri hijau), mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar impor.
“Keterlibatan pemerintah, peran swasta, dan kerjasama internasional dibutuhkan untuk mempercepat pengurangan emisi GRK, dan mempercepat mencapai target pada Paris Agreement,” kata Yunus.
Potensi panas bumi, sebagai sumber EBT, yang dimiliki Indonesia sebesar 11.073 MW (resources) dan 17.506 MW (reserves) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.643,5 MW pada tahun 2016. Yunus menyampaikan, penambahan kapasitas terpasang pada tahun 2017 meliputi PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), dan PLTP Sarula Unit 2 (110 MW).
Saat ini kapasitas terpasang mencapai 1.808,5 MW, 10,3% dari cadangan panas bumi Indonesia. Produksi uap telah mencapai 51% dari target tahun 2017 pada laporan semester 1 dan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp 0,25 triliun sampai dengan Juni 2017. Pemerintah terus berupaya agar target panas bumi pada tahun ini dapat tercapai.
“Saat ini ada lima hal yang menjadi tantangan pengembangan panas bumi, yaitu lokasi panas bumi di kawasan hutan, penolakan masyarakat, harga, pendanaan dan perizinan,” tutur Yunus.
Yang jelas, menurut pembicara kedua Jaya Wahono (Founder and CEO Clean Power Indonesia), lebih dari 50 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses listrik. Sekitar 50 juta lebih lainnya mengalami pasokan listrik yang buruk dan tidak memadai untuk industrialisasi di daerah mereka.
Untuk yang belum terlayani dengan pasokan listrik yang baik, Jaya mengungkapkan, akan ada implikasi signifikan bagi pelayanan kesehatan, makanan, pendidikan, dan bisnis. “Bisa dibayangkan kesulitan penanganan medis di puskesmas-puskemas karena tak ada cahaya penerangan yang memadai, berapa banyak hasil pertanian terbuang sia-sia karena tak bisa diproses lebih lanjut, berapa banyak siswa yang kesulitan belajar karena kurangnya penerangan dan tidak adanya akses Internet, serta berapa banyak usaha kecil kandas karena tidak punya akses energi yang andal dan murah,” tutur Jaya.
Terkendala Masalah Regulasi
Perencanaan kelistrikan di negeri ini, Jaya menilai, sering dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama bagaimana mereka menggunakan listrik tersebut dan kelancaran pembayarannya.
Karena itu, tentunya diperlukan pendekatan guna mencari solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar menyalurkan listrik kepada masyarakat daerah pelosok. Menurut Jaya, untuk memperluas layanan listrik bagi penduduk di daerah-daerah pelosok, selayaknya berpikir secara non-konvensional dan mengadopsi perspektif yang lebih holistik.
“Ketika kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih luas, maka kita akan menyadari bahwa penyediaan listrik kepada konsumen di wilayah pedesaan perlu memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan sekadar menyambung rumah tangga mereka ke jaringan listrik,” tutur Jaya.
Pembicara lainnya, DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.Sc USAID-ICED mengatakan, Energi terbarukan adalah energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, radiasi matahari, aliran air, dan air terjun serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut. Total potensi energi terbarukan di Indonesia 155.288 MW, energi yang telah termanfaatkan 9.752 MW atau hanya termanfaatkan sebanyak 6,3 persen.
Hanya saja potensi tersebut bertahun-tahun sulit dicapai. Menurut Hanny, persoalannya lagi-lagi terkait maslah regulasi. “Regulasi yang ada belum menjamin kepastian hukum. Untuk penetapan harga jual listrik EBT saja, entah aturannya masih dipakai atau belum,” katanya.
Sementara itu, pembicara terakhir yaitu Werner Katili (Country Representative Agri Power), berbicara banyak soal potensi sampah sebagai sumber EBT jenis biogas. “Potensi ini banyak sekali di Indonesia, dan ini bisa mengatasi persoalan sampah perkotaan. Tapi ya lagi-lagi masalah regulasi, sehingga proyek mengubah sampah jadi listrik hingga kini masih minim sekali,” pungkasnya
Itulah seminar terbatas EBT yang dibagi dalam dua sesi yang digelar oleh Fakta.News, situs online berita nasional Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina (Persero) serta Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Hasil seminar terbatas ini, menurut Ketua Penyelenggara Koster Rinaldi, setidaknya bisa menjadi masukkan bagi pemerintah dalam memetakan dan mengembangkan RBT di Indonesia.
M Riz dan Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
