Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Yogyakarta – Setelah sukses melaksanakan seminar terbatas mengenai pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK pada bulan Oktober lalu yang mengangkat tajuk “Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur Perspektif Komprehensivitas Wilayah”. Kini untuk kali kedua, media online Fakta.News kembali menyelenggarakan sebuah seminar yang merupakan lanjutan dari seminar terbatas tersebut.
Pada seminar terbatas kali ini, Fakta.News bekerjasama dengan Program Studi Perencanaan Wilayah Fakultas Teknik UGM dan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengangkat tajuk “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah”, bertempat di University Club, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Kamis 7 Desember 2017.
Seminar terbatas mengenai pembangunan infrastruktur ini dihadiri Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP (Pembicara), Dr. Fadjar Hari Mardiansyah, MT, MDP dari DPWK Universitas Diponegoro (Pembicara), Prof. Bakti Setiawan dari MPKD UGM (Pembicara), S. Arnold Mamesah dari Masyarakat Infrastruktur Indonesia (Pembicara), Prof. Dr. Ir. Ananto Yudono dari Universitas Hasanuddin (Pembicara), Ir. Putu Rudy Setiawan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Pembicara)Dr. Yeyes Mulyadi, S.T., M.Sc. (Penanggap), Dr. Andi Irawan (Penanggap).
Selain itu dari pihak akademisi atau pakar bidang infrastruktur dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri seperti Dr. Laksono Probo Subanu dari MPKD Universitas Gadjah Mada, Ayomi Dita R S.T M.T dari Universitas Indonesia, serta beberapa pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Hasanuddin,Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sam Ratulangi juga turut hadir memberikan pandangan dan ide-ide konstruktifnya.
Sedangkan dari pihak kementerian atau lembaga terkait yang hadir adalah beberapa perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian ESDM.
Sementara dari kalangan profesional dan swasta terkait adalah, Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Turut pula kalangan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ikut hadir memberikan masukan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Koster Rinaldi sebagai pihak penyelenggara yang juga Pemimpin Redaksi (Pemred) Fakta.News mengatakan, seminar terbatas kali ini bertujuan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah berjalan selama tiga tahun.
Selain itu, Koster juga mengungkapkan bahwa pada seminar ini diharapkan pihak-pihak yang hadir dapat merumuskan strategi yang komprehensif dan efektif terhadap pembangunan infrastruktur dalam sebuah Road Map yang operasional dengan penajaman hasil dari seminar terbatas sebelumnya yang bertajuk “Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur Perspektif Komprehensivitas Wilayah.”
Dalam seminar terbatas sebelumnya, Koster mengatakan terdapat beberapa kesimpulan atau hasil yang sangat penting antara lain, yakni harus ada pengukuran kinerja yang lebih dari sekedar hasil/luaran sebuah program (outcome/impact evaluation, money follows outcome). Menurutnya, pergeseran paradigma dari “money follows function” ke “money follows program” yang telah dilakukan di tahun ke-3 Pemerintahan Jokowi-JK, perlu ditingkatkan lagi kepada derajat ketercapaian tujuan program (evaluasi capaian bahkan dampak), meskipun masih berupa “intermediate-outcomes”.
“Pembangunan infrastruktur yang sudah ada atau yang pembangunannya sedang berlangsung memerlukan integrasi antar sektor infrastruktur (transportasi, energi, logistik, pendidikan, kesehatan, perumahan, dll.) untuk mengoptimasi manfaat dan peluang, yaitu mengoptimalkan pengeluaran biaya yang terjadi, sekaligus meningkatkan produktivitas,” papar Koster.
Selanjutnya Koster mengatakan, bahwa integrasi pembangunan antar sektor infrastruktur ini dilakukan juga dalam perspektif kawasan, baik itu kawasan yang sudah ada atau kawasan ekonomi baru. “Pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sudah ada misalnya memerlukan evaluasi mutakhir atau melihat ulang rencana yang sudah ada untuk mengurangi ekses negatif yang ditimbulkan. Proses ini juga bisa berupa improvisasi perbaikan atau memunculkan inovasi baru,” jelasnya.
Sebagai pihak penyelenggara, Koster mengharapkan pada seminar terbatas yang kedua ini, piha-pihak terkait yang hadir dapat memberikan pokok-pokok pikiran pada arah substantif seminar, sesuai dengan tajuknya yakni “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah”.
“Dengan adanya seminar ini, kami berharap akan dapat menghasilkan draft evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, baik kewilayahan maupun tematik/sektoral,” pungkas Koster.
Untuk seminar terbatas bertajuk “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Wilayah” ini, terdapat dua sesi pembahasan yang masing-masing mengambil pokok masalah yang berbeda namun berkesinambungan. Pada sesi pertama akan membahas mengenai “Kapitalisasi Peluang Pembangunan Infrastruktur Wilayah oleh Pelaku Serta (Stakeholders)”, sedangkan sesi kedua akan mengangkat permasalahan tentang “Konduktor/Akselerator dalam Pengintegrasian dan Penyelarasan Pembangunan Infrastruktur”. Adapun acara seminar akan dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
