Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg Dipicu Disparitas Harga yang Tak Seimbang
Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pertama dipicu karena adanya disparitas harga yang tidak seimbang antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg. Akibatnya, banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.
Menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis, mudah dibawa. “Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini,” kata Tulus melalui keterangan resminya,” katanya, Jumat (8/12).
Penyebab kedua, adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah. Di mana pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup menjadi distribusi terbuka atau bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya.
“Kondisi ini makin parah apabila terjadi penyimpangan atau pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” imbuh Tulus.
Dari sisi kebijakan subsidi, kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg yang semula sebanyak 6,5 metrik ton dipangkas menjadi 6,1 metrik ton.
Tulus pun mengimbau, agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Bahkan, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktek distribusi dan melakukan pengoplosan.
“Kepolisian harus lebih bergigi untuk melakukan law enforcemen. PT Pertamina juga harus tegas untuk memutus kerjasama dengan distributor nakal. Tanpa hal itu maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar. Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin keberadaannya,” pungkas Tulus.
Operasi Pasar
Seperti diketahui, untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg ini, Pertamina, bersama Pemda dan Hiswana Migas, melakukan upaya pengamanan ketersediaan LPG 3 Kg bersubsidi pada periode awal Desember 2017. Upaya tesebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan LPG 3 Kg bersubsidi di masyarakat dengan melakukan pemeriksaan lapangan, operasi pasar, dan penambahan pasokan di sejumlah titik yang diduga terjadi kelangkaan pada periode awal Desember 2017.
Menjawab kondisi tersebut, Pertamina memastikan bahwa ketahanan stok nasional LPG berada pada kondisi aman yaitu 18,9 hari di atas stok minimal 11 hari.
Sebelumnya, pada masa libur panjang akhir pekan di awal Desember 2017, telah terjadi peningkatan kebutuhan LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah Depok, Bogor, dan sebagian Jakarta. Namun dari pantauan beberapa lokasi operasi pasar sejak Senin (4/12), ada beberapa titik yang ternyata sepi peminat. Salah satunya adalah operasi pasar yang digelar di Paledang, Bogor pada Kamis (7/12) yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah tercukupi.
Tingginya permintaan terhadap LPG 3 Kg bersubsidi ini ditengarai akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan di lapangan bahwa LPG 3 Kg bersubsidi digunakan oleh pengusaha rumah makan, laundry, genset, dan rumah tangga mampu.
Berdasarkan data penyaluran harian LPG 3 Kg bersubsidi, hingga akhir November 2017, realisasi penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi telah mencapai 5,750 juta MT, atau 93% dari kuota yang ditetapkan pada APBN-P 2017 sebesar 6,199 juta MT. Sampai dengan akhir Desember 2017, penyaluran LPG 3 kg bersubsidi diperkirakan akan melebihi kuota sekitar 1,6% di atas kuota APBN-P 2017 tersebut.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
