Presiden Pimpin Apel Kebangsaan Bela Negara Putra Putri Purnawirawan Indonesia
Jakarta – Presiden Joko Widodo pagi ini, Sabtu, 9 Desember 2017, bertindak sebagai inspektur apel kebangsaan bela negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI). Apel tersebut digelar di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Kemajemukan tersebut pada akhirnya menimbulkan banyak perbedaan. Namun, hingga kini, Indonesia masih tetap berdiri kokoh di tengah segala perbedaan yang ada itu. Hal itu dapat terjadi karena Pancasila yang selalu dipegang teguh oleh rakyat Indonesia.
“Kita kukuh bersatu padu karena kita punya Pancasila. Saya juga selalu menegaskan bahwa Pancasila adalah rumah kita bersama yang mempersatukan dan melandasi langkah-langkah kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Presiden.
Tegaknya Pancasila dan kukuhnya bangsa ini tentu tak lepas dari perjuangan para pahlawan dan tokoh-tokoh pendiri bangsa. Di belakangnya ada jajaran TNI, Polri, para pemimpin bangsa, dan segenap rakyat Indonesia yang terus melanjutkan perjuangan Indonesia.
“Sebagai pewaris darah juang, saya percaya bahwa FKPPI akan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita,” ucapnya.
Meski demikian, kukuhnya negara kita bukan berarti tidak ada ancaman. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kita dituntut untuk lebih waspada terhadap nilai-nilai asing yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
“Saya minta kepada FKPPI agar berada di garda terdepan untuk memberantas berita-berita bohong yang menyesatkan rakyat, memberantas ujaran kebencian yang merusak rakyat, dan menghadang ajaran lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
(Biro Pers Setpres)
Selain itu, Presiden juga mengajak keluarga besar FKPPI untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, memperkecil ketimpangan, dan merajut kerja sama antaranak bangsa dari seluruh Nusantara.
“Itulah alasannya mengapa saya memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Kita ingin memperbaiki jalur logistik, memperkuat perdagangan, terus mempersatukan Indonesia karena infrastruktur bisa mempersatukan, dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ia menambahkan.
Kepada FKPPI sendiri, Presiden Joko Widodo berharap agar dapat memperluas dan mengoptimalkan jaringannya di seluruh Indonesia agar dapat bergerak bersama dengan pemerintah membantu masyarakat miskin dan memajukan daerah-daerah terluar.
“Jaringan FKPPI di seluruh pelosok Indonesia harus dioptimalkan untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat, mempersiapkan masyarakat menghadapi kompetisi global yang semakin ketat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Kepala Negara berpesan agar FKPPI selalu siap sedia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memfokuskan tenaga dan pikiran untuk terus menjaga Pancasila.
Saya titip, bahwa darah juang mengalir di tubuh FKPPI, di tubuh kita. Kita harus mengarahkan seluruh pikiran dan tenaga untuk selalu menegakkan NKRI, memperkukuh Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
