Pesan Jokowi di Hari HAM Sedunia ke-69 di Solo
Solo – Bubuk warna-warni bertebaran seusai acara jalan sehat bersama dalam acara Colour HAM di area parkir Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (9/12/2017). Ratusan orang berkumpul sambil merayakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-69.
Pada acara puncaknya sendiri yang digelar Minggu (10/12) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merayakan dengan memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai berhasil menjadikan daerahnya peduli terhadap HAM. Sekurangnya ada 232 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai peduli terhadap HAM dan 84 kabupaten/kota lain yang masuk kategori cukup peduli HAM.
Tuan rumah Solo pun menjadi satu di antara tiga kota yang mendapat penghargaan selain Gunungsitoli dan Ambon. Sedangkan untuk kategori kabupaten, penghargaan diberikan kepada Tapin, Sangihe, dan Mimika. Kemudian untuk kategori provinsi, ada Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan Bali yang mendapatkan penghargaan serupa.
Menurut Presiden Jokowi, meski mendapat penghargaan, ia mengingatkan semua daerah bahwa masih banyak pekerjaan rumah soal penegakan HAM yang harus dikerjakan.
Untuk itulah, katanya, butuh kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Kerja bersama ini, tegas Presiden, diperlukan untuk menghadirkan keadilan HAM dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus terus kita tingkatkan,” papar Presiden.
Dalam sambutannya, Jokowi juga mengatakan pemerintah telah berusaha keras memenuhi dan menjamin hak-hak masyarakat seperti hak sosial, kultural, ekonomi, dan hak berpolitik. Namun tetap pemerintah baik pusat maupun daerah harus meningkatkan kerja nyata dan konkret.
“Pemerintah berusaha keras seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan, penghasilan yang layak meskipun itu tidaklah mudah,” ucap Jokowi di hadapan para tamu dan undangan.
Terlepas dari itu, Jokowi tak lupa menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang berupaya untuk mengakkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan daerah yang berwawasan HAM.
Ia lantas memberi gambaran beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan. Misalnya penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan sejumlah kasus lainnya.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” kata Jokowi.
Namun, Presiden mengaku sudah banyak upaya pemerintah yang berusaha menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan pada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu dan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Saat ini sudah lebih dari 92,4 juta penerima,” Jokowi menambahkan.
Selain itu, masih ada pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat yang menjadi perhatian serius pemerintah. “Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menambahkan untuk pelanggaran HAM di masa lalu masih terus dikerjakan. “Dulu pernah akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Polri, Jaksa Agung, dan juga Menko Polhukam sebagai koordinatornya. Tetapi, kadang-kadang (untuk menyelesaikan) tidak semudah yang kita pikirkan,” ucapnya.
Perlu adanya pendekatan kepada semua pihak. Selain itu, Yasonna juga mengatakan, untuk penanganan, ini perlu ditarik kasusnya sampai kapan. “Apakah sampai tahun 1965, nanti kan banyak. Makanya kami akan membentuk tim rekonsiliasi dewan kerukunan, menyelesaikan soal-soal itu. Memang itu PR kita, dari dulu memang PR kita,” kata Yasonna.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
