Tahun Depan, Anggaran Sejuta Rumah Jadi Rp9,63 Triliun
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih terus melanjutkan Program Nasional Sejuta Rumah pada 2018 mendatang. Target yang belum tercapai karena beberapa kendala dijadikan sebagai tantangan baru, seiring anggaran tahun depan yang diusulkan senilai Rp10 triliun.
“Yang disetujui sesuai Alokasi PAGU TA 2018, Rp9,633 triliun,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid di Kementerian PUPR, awal Desember ini.
Adapun alokasinya sendiri terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp9,38 triliun dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia 250 juta dollar AS. Alokasi tersebut kemudian disalurkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan sebesar Rp140 miliar, Direktorat Perencanaan Rp147,12 miliar, dan Direktorat Rumah Swadaya Rp3,25 triliun.
Tak hanya itu, Direktorat Rumah Khusus kemudian juga mendapatkan Rp750 miliar, Direktorat Rumah Susun Rp5,119 triliun, serta Direktorat Rumah Umum dan Komersial Rp217,8 miliar. Anggaran-anggaran ini sudah termasuk PHLN yang disalurkan ke Direktorat Perencanaan sebesar 10 juta dollar dan Direktorat Rumah Swadaya 240 juta dollar. Sementara untuk target fisik, Rumah Swadaya direncanakan pembangunan sebanyak 180.300 unit, Rumah Khusus 4.550 unit, Rumah Susun 13.405 unit, dan Rumah Umum dan Komersial 27.500 unit.
Melihat anggaran yang disalurkan, jelas ini menjadi tantangan baru bagi Kementerian PUPR. Terlebih realisasi program nasional ini hingga November lalu bergeser tipis bila dibandingkan dengan September 2017.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, mengungkapkan sampai awal November 2017 kemarin, realisasi program sejuta rumah mencapai 686.694 unit. Jumlah itu meningkat 23.380 unit bila dibandingkan data sebelumnya. “Untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 563.178 unit, sedangkan non MBR itu 123.516 unit,” ujar Lana, bulan lalu.
Lana pun memastikan bahwa akhir tahun ini realisasi program sejuta rumah akan terus bertambah. Pasalnya, masih ada sejumlah rumah yang masih dalam proses pembangunan dan juga proses akad kredit. “Karena kan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga baru turun sekarang, jadi mudah-mudahan dalam dua bulan ini dapat terkejar,” imbuhnya kembali.
Walau terus ditekan gelombang keraguan, Kementerian tetap optimistis terhadap target yang dipatok. Meski pihaknya tak memungkiri bahwa realisasi program memang dihadapkan pada situasi yang sulit untuk menembus target. Lana memprediksi, realisasi program tersebut akan mencapai 800.000 unit sampai akhir tahun nanti.
“Cuma kami tidak bisa memastikan. Kami masih berharap terus bisa mencapai, mendekati sampai 1 juta,” ujarnya.
Ditanya wartawan perihal kendala yang dihadapi, Lana membeberkan bahwa ada beberapa masalah di antaranya sulitnya menyediakan lahan dengan harga terjangkau serta kemampuan MBR dalam menjangkau program tersebut. Ditambah lagi lambannya pemda dalam mengeluarkan perizinan pembangunan rumah juga membuat kesulitan bertambah.
Sekalipun Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan deregulasi untuk mempercepat proses perizinan tersebut, nyatanya masih ada beberapa titik daerah yang belum mendukung kelancaran jalannya program.
Belum lagi masalah berikutnya yaitu jauhnya lokasi lahan, sehingga membuat pasokan listrik dan air bersih sulit terjangkau. “Karena itu perlu sekali peran pemda untuk menyediakan tanah, memastikan ketersediaan tanah, juga perencanaan pemukiman yang terpadu,” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
