Kembangkan Panas Bumi, Pertamina Berkomitmen Bangun PLTP
Jakarta – Indonesia saat ini dihadapkan dengan tantangan mengurangi emisi karbon sebesar 29 % hingga tahun 2030 mendatang. Pemerintah Indonesia pun kini ditantang untuk meningkatkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 % pada 2025 mendatang.
Besarnya potensi EBT di Indonesia membuat PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero) terus mencari peluang kerja sama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia. Hal itu diungkapkan President Director PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin saat menjadi pembicara di sesi kesatu acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2017 hari terakhir pada Rabu (13/12/2017).
Menurut Irfan, Geothermal atau panas bumi memiliki potensi hingga sebesar 29.000 megawatt (MW) di seluruh pelosok nusantara tetapi yang terpasang baru sekitar 1.800 MW. “Untuk itu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terus berkomitmen mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia,” katanya.
Kapasitas terpasang pembangkit milik PGE saat ini mencapai 587 MW , dan diperkirakan akan mencapai 2.137 MW pada 2025 mendatang seiring terbangunnya pembangkit yang sedang dibangun dan pembangkit-pembangkit baru.
Meski demikian, Irfan mengakui ada beberapa tantangan pengembangan PLTP ke depan, seperti tingginya investasi upfront, sekitar US$4-5 juta per MW, biaya pokok produksi (BPP) daerah yang belum ekonomis dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50/2017, tingginya risiko eksplorasi dan terbatasnya data geoscience dalam proses lelang wilayah kerja panas bumi, penolakan yang tinggi dari masyarakat setempat termasuk juga konflik selama proses akuisisi lahan, belum adanya regulasi yang mengatur penjualan energi panas bumi secara langsung (harus melalui offtaker).
“Tapi juga masih ada beberapa peluang seperti semakin banyak perusahaan multinasional seperti IKEA, Google, Nestle, Nike, Unilever dan Apple yang berkomitmen yerhadap pengembangan energi bersih (EBT). Pemerintah perlu mengembangkan skema power wheeling,” ungkap Irfan pada Pertamina Energy Forum (PEF)2017, di Jakarta dalam siaran pers Pertamina yang diterima Fakta.news, Kamis (14/12).
Adapun power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik. Pemanfaatan bersama tersebut Ada dua skema, pertama untuk penggunaan sendiri, misalnya terdapat industri yang memiliki pembangkit listrik, ingin menyuplai listrik untuk pabriknya di tempat yang berbeda, karena tidak memiliki jaringan transmisi dan distribusi, maka industri tersebut menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.
Skema kedua adalah bukan untuk pemakaian sendiri, misalnya pembangkit listrik swasta (IPP) yang ingin menjual listriknya kepada konsumen industri. Karena tidak memiliki jaringan transmisi dan distribusi, maka IPP tersebut menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN. Tentunya perusahaan tadi maupun IPP yang memanfaatkan jaringan PLN, harus membayar sejumlah biaya tertentu.
President Director of General Electric Indonesia Handry Satriago mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mencapai 6 % dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan energi diperkirakan meningkat sekitar 6 %.
Menurut dia, dibutuhkan investasi yang besar sekitar US$600 miliar hingga 2040 mendatang serta investasi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan potensi EBT.
“Tantangan lain juga kita masih mengalami gangguan akibat kebijakan yang belum mendukung EBT, dengan frekuensi sekitar 5,58 kali pertahun atau 5,81 jam per tahun dan ini tentu menimbulkan kerugian hingga ratusan bahkan jutaan hal lain,” tutur Handry.
Senior Operating Officer Power Business Division Marubeni Corporation, Yoshiaki Yokota menyatakan kebutuhan akan Solar Photovoltaic atau pembangkit listrik berbasis panel surya (PLTS) di dunia akan meningkat secara drastic dalam 25 tahun ke depan, dan diperkirakan instalasi terpasang solar PV akan mencapai 12.879 GW pada 2040 dari 6.719 GW pada 2016.
Di satu sisi, harga baterai di unit modul solar PV trendnya semakin efisien, dari sekitar US$76 per watt pada tahun 1977 lalu menjadi US$0,30 per watt pada 2015, atau turun sepersepuluh dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu perusahaan terus berinovasi dalam menyediakan teknologi pembangkit listrik berbahan energi terbarukan khususnya panas bumi dan solar PV yang efisien.
“Total kapasitas yang kami install di berbagai dunia sudah mencapai 12.284 MW secara net termasuk PLTS Sweihan dnegan kapasitas 1.177 MW di Abu Dhabi, dan PLTP Rantau Dadap 87 MW di Indonesia. Kita harus terus berinovasi mengingat investasi di pembangkit listrik tenagapanas bumi sendiri diperkirakan mencapai US$ 9 miliar dalam beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.
Handry menamahkan, untuk PLTS Sweihan sendiri, ada beberapa faktor kunci yang membuat pembangunan PLTS berjalan sukses. PLTS yang memiliki total panel surya sepanjang 5,7 kilometer ini, yang terbesar di Abu Dhabi, melibatkan sindikasi dari 8 perbankan dari sisi pembiayaannya.
“Kunci percepatan lain adalah jaminan dari perinngkat surat utang pemerintah Abu Dhabi, dimana ia mendapat investment grade (AA+) dari S&P, proses tender yang cepat dan efisien, dimungkinkannya skema build and own operate (BOO) serta bankabilitas dari proyek Sweina sendiri,” papar Handry.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
