Survei PolMark Indonesia: Raih 50,2 Persen, Elektabilitas Jokowi Teratas Ungguli Prabowo
Jakarta – Jelang Pilpres 2019 lembaga survei PolMark Indonesia merilis survei elektabilitas menjelang Pilpres 2019. Survei digelar pada 13-25 November 2017 dengan sampel 2.600 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling) di seluruh provinsi, dan 260 desa. Margin of error survei ini +/- 1,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
CEO PolMark Eep Saefullah memaparkan, dari hasil survei tersebut elektabilitas Presiden Joko Widodo masih menduduki peringkat pertama tokoh yang dipilih oleh masyarakat. Jokowi masih unggul dibandingkan pesaingnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi mendapat 50,2 persen dan Prabowo 22 persen. “Joko Widodo dan Prabowo masih merupakan dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi, yaitu berturut-turut 50,2 persen dan 22 persen,” ujar Eep Saefullah dalam rilis survei ‘Jokowi dan Masa Depan Kita’ di Restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Lebih lanjut Eep menuturkan bahwa PolMark juga menghitung kemantapan responden untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Ketika ditanya ‘apakah pilihan responden terhadap calon presiden masih mungkin berubah atau sudah tidak mungkin berubah (mantap), ternyata baru 49,5 persen responden yang menyatakan pilihannya sudah mantap. “Sekalipun elektabilitas Jokowi sudah mencapai 50,2 persen, ternyata pemilih mantapnya baru 30,5 persen. Jumlah pemilih Prabowo masih sangat terbatas 9,9 persen dibandingkan pemilihnya 22 persen,” tutur Eep.
Dengan hasil ini menurut Eep, hal ini mengindikasikan dua hal: Jokowi belum ada dalam zona aman keterpilihan dan pintu bagi kemungkinan munculnya kandidat alternatif masih terbuka. Sementara itu, separuh responden beralasan memilih Jokowi sebagai calon presiden karena dinilai bervisi kerakyatan, dekat dengan rakyat, dan peduli pada masyarakat. Pada pemilih Prabowo alasan yang sama hanya disebut oleh 13 persen dari 22 persen saja.
Selain itu Eep menilai separuh pemilih Prabowo memilih Prabowo karena dinilai memiliki ketegasan dan kewibawaan dalam memimpin. Alasan yang sama disebutkan oleh 13,7 persen dari 50,2 persen pemilih Jokowi. “Data ini menegaskan karakterisasi Jokowi vis a vis Prabowo yang sama dengan yang terbangun saat Pilpres 2014. Data ini sekaligus menegaskan bahwa Jokowi akan mendapatkan lawan sangat serius dan menantang jika ada kandidat alternatif yang bisa memiliki kandidat alternatif yang bisa memiliki dua karakter sekaligus merakyat dan pada saat yang sama dinilai tegas dan berwibawa dalam memimpin,” papar Eep.
Nama-nama yang masuk bursa untuk Pilpres 2019 masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, Jenderal Gatot Nurmantyo, hingga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Berikut ini hasil survei PolMark terhadap tingkat elektabilitas calon presiden:
- Joko Widodo 50,2%
- Prabowo Subianto 22%
- Agus Harimurti Yudhoyono 4,8%
- Anies Rasyid Baswedan 4,5%
- Gatot Nurmantyo 2%
- Hary Tanoesoedibjo 1,6%
- Megawati Soekarnoputri 0,9%
- Jusuf Kalla 0,7%
- Chairul Tanjung 0,5%
- Mahduf MD 0,4%
- Ahmad Heryawan 0,3%
- Budi Gunawan 0,3%
- Muhaimin Iskandar 0,3%
- Sandiaga Uno 0,3%
- Yusril Ihza Mahendra 0,3%
- Surya Paloh 0,3%
- Tito Karnavian 0,2%
- Sri Mulyani 0,2%
- Budi Waseso 0,2%
- Zulkifli Hasan 0,2%
- Puan Maharani 0,1%
- Muhammad Zainul Majdi/Tuan Guru Bajang 0,1%
- Hutama Mandala Putra 0%
Rahasia 4,8 persen, lalu tidak tahu/tidak jawab 4,8 persen.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
