Tahun 2018, Pemerintah Dorong 50% Penyaluran KUR Lebih ke Sektor Produktif
Jakarta – Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati menegaskan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) 2018 akan lebih ditingkatkan menyasar sektor produktif atau sektor riil menjadi 50% dari total penyaluran. Tahun-tahun sebelumnya sektor riil paling hanya mendapat 20% dana KUR.
Di tahun 2017, dari target sebanyak 40%, sudah terealisasi 45% untuk sektor produktif. Rinciannya, data per 30 November 2017 penyaluran KUR telah direalisasikan sebesar Rp91,30 triliun dengan jumlah debitur empat juta orang lebih untuk sektor perdagangan (55%), sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan (24%), sektor jasa (12%), sektor industri pengolahan (6%), dan sektor perikanan (2%).
“Komposisi penyaluran lebih diperbanyak ke sektor produktif itu sesuai arahan Presiden Jokowi, dan Kemenkop dan UKM akan terus mendorong penyaluran ke arah itu,” ungkap Yuana kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/12).
Yuana mengatakan, penyaluran KUR sepanjang 2017 dijalankan oleh 33 bank, empat lembaga keuangan, dan satu koperasi (Kospin Jasa). Dari total penyaluran tersebut masih didominasi tiga bank BUMN, seperti Bank BRI (Rp68,46 triliun atau 62,23% dengan 3.683.455 debitur), Bank Mandiri (Rp12,10 triliun atau 11% dengan 208.058 debitur), dan Bank BNI (Rp7,87 triliun atau 7,15% dengan 48.156 debitur).
“Sedangkan realisasi KUR berdasarkan provinsi, yaitu Jateng (16,205 triliun kepada 819.116 debitur), Jatim (Rp156,586 triliun kepada 804.400 debitur), dan Jabar (Rp11,689 triliun kepada 582.871 debitur),” ujarnya.
Menurut Yuana, dalam upaya percepatan realisasi penyaluran KUR, pemerintah terus melakukan upaya. Diantaranya, mengikutsertakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan koperasi. Bahkan, tahun ini, selain Kospin Jasa, ada satu lagi koperasi penyalur KUR yaitu KSP Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT) yang memiliki jumlah anggota 75 ribu orang lebih dengan total aset Rp575 miliar.
“Selain dua koperasi itu, ada lagi 10 koperasi yang sudah mendaftar sebagai penyalur KUR. Semoga akan semakin banyak koperasi menjadi penyalur KUR,” pungkas Yuana.
Yang jelas, lanjut Yuana, program KUR digulirkan dengan tujuan meningkatkan akses UMKM kepada sumber permodalan. Sejak 2007 hingga 31 Desember 2016, total penyaluran KUR sebesar Rp295,15 triliun kepada 17,7 juta debitur dengan NPL secara nasional sekitar 3,3%.
“Tahun-tahun berikutnya pemerintah terus meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Terlihat dari target alokasi penyaluran KUR bertambah menjadi senilai Rp110 triliun di 2017 dari sebelumnya senilai Rp100 triliun di 2016. Demikian pula pemerintah sudah menurunkan suku bunga KUR dari 22% menjadi 9%,” kata Yuana.
Program WP 2017
Sementara itu, terkait program Wirausaha Pemula (WP) 2017 telah terealisasi sebanyak 17.105 WP yang tersebar di 34 provinsi dengan nilai bantuan dana sebesar Rp204,981 miliar. Bantuan dana itu disalurkan melalui APBN Kemenkop dan UKM merupakan stimulus bagi WP untuk pengembangan usahanya.
“Pada 2017 ini, telah dilaksanakan program pemerintah bagi wirausaha pemula dengan alokasi anggaran sebesar Rp15,6 miliar untuk nilai bantuan sebesar Rp10 juta hingga Rp13 juta dengan target 1.200 WP yang diperuntukkan bagi kawasan daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus, dan antar daerah antar kelompok berpendapatan rendah/masyarakat miskin,” jelas Yuana.
Berdasarkan jumlah usulan yang telah mengikuti program WP sampai dengan akhir September 2017 terdapat 5.127 usulan yang terdiri atas usulan melalui pengiriman langsung (manual) sebanyak 2.910 usulan dan melalui online sebanyak 2.217 usulan.
Sampai dengan akhir Desember 2017 telah terealisasi sebanyak 1.325 WP (110,42%) dengan nilai sebesar Rp15,599 miliar (99,99%). Sedangkan sebaran program WP menurut provinsi terbanyak adalah Jabar (Rp2,288 miliar kepada 196 WP), Banten (Rp1,544 miliar kepada 131 WP), dan Maluku (Rp1,5 miliar kepada 132 WP).
Nyong Syarief
BERITA
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
BERITA
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
BERITA
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga: