Hanya Presiden dan Wapres yang Tahu Ada Reshuffle atau Tidak
Jakarta – Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowidodo (Jokowi), seperti ditegaskan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, tak dilakukan atas dasar opini yang digulirkan partai politik.
“Jadi tidak akan tergantung dari sejauh mana rumor atau sejauh mana komentar partai-partai pendukung atau yang tidak mendukung,” ujar Johan, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/7). Ia mencontohkan, beberapa kali isu reshuffle santer diembuskan oleh kalangan politikus.
Akan tetapi, akhirnya isu tersebut meredup dan reshuffle tidak terjadi. Kendati Johan mengakui, bahwa ada pula isu reshuffle yang diembuskan politikus berakhir pada perombakan kabinet. “Artinya apa? Untuk melakukan reshuffle, memang hanya Presiden dan Wakil Presiden yang tahu,” ujar dia.
Yang jelas, dasar reshuffle kabinet itu sendiri berdasarkan kinerja dari para menteri yang sekarang bertugas. Menurut Johan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki ukuran apakah seorang menteri dinilai pantas diteruskan atau diganti, yakni berdasarkan kinerjanya. “Mengukur apakah seorang menteri performanya baik atau tidak, tentu Presiden punya ukuran-ukuran yang didapat dari banyak pihak selain kinerja,” ujar Johan.
Tidak Hari Ini
Sebelumnya, isu reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK ini memang kembali mengemuka. Sejumlah nama menteri dan pejabat setingkatnya santer terdengar akan dirotasi, bahkan dicopot. Namun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan tidak akan ada perombakan atau reshuffle kabinet. Paling tidak, pergantian menteri itu tidak akan dilakukan hari ini. “Enggak ada, hari ini enggak ada (reshuffle),” ujar Jokowi usai membagikan sertifikat tanah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7/2017).
Isu reshuffle kabinet mulai mengemuka sebelum bulan Ramadan. Setelah Idul Fitri, isu itu kembali bergulir. Sebagian kalangan mencoba menebak waktu perombakan kabinet. Salah satunya dengan mengukur kebiasaan Rabu Pon Jokowi. Perombakan kabinet sebelumnya, selalu dilaksanakan pada Rabu Pon dalam kalender Jawa. Bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 12 Juli 2017. Nyatanya, sampai saat ini belum ada pergantian menteri Kabinet Kerja.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, sempat berkomentar bahwa dirinya siap jika namanya ikut digeser atau digantikan sebagaimana santer disebut. “Siap. Saya kan pembantu Presiden. Semua menteri kan kapan saja harus siap,” kata Teten di kantor Wapres Jakarta, pertengahan Juli lalu.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
