MA Beberkan Sistem Pengawasan Selama Tahun 2017
Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali mengungkapkan, di tahun 2017 ini merupakan tahun “Pembersihan” bagi Mahkamah Agung (MA) dan Badan Peradilan lainnya yang ada di bawah MA. Pasalnya, di tahun 2017 ini, MA menitikberatkan pada upaya pembersihan di tubuh lembaga peradilan ini dari segala tindakan oknum aparatur peradilan yang dapat merusak citra dan martabat lembaga peradilan.
“MA tidak main-main, karena untuk melakukan upaya pembersihan langsung melibatkan KPK dengan tujuan agar bisa menangkap dan menindak para oknum aparatur peradilan yang melakukan tindakan suap dan jual beli perkara di pengadilan. Dan hasilnya, dua hakim dan satu panitera pengganti berhasil di tangkap oleh KPK,” tutur Ali dalam acara Refleksi Akhir Tahun kinerja Mahkamah Agung tahun 2017, di Gedung MA Lantai 2, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Selain menjatuhkan sanksi, lanjut Ali, pihaknya juga melakukan tindakan tegas bagi oknum yang terbukti melakukan pelanggaran. Tak hanya oknumnya saja, namun MA juga akan mencopot atasan pejabat tersebut secara berjenjang jika terbukti lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya.
“Ini merupakan konsekwensi dari sistem pengawasan melekat secara berjenjang yang diterapkan di lingkungan MA dan Badan Peradilan lainnya yang ada di bawah MA berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dan Maklumat No 1 Tahun 2017,” kata Ali.
Menurut dia, upaya yang dilakukan MA tidak hanya samapi disitu saja. Saat ini, MA juga menerapkan sistem pengawasan terselubung dengan menerjunkan beberapa orang yang telah dilatih secara khsusu untuk melakukan penyamaran ke pengadilan-pengadilan sebagai mistery shopper.
“Orang-orang tersebut diharapkan dapat menyusup dan menangkap tangan para pejabat dan aparatur peradilan yang melakukan pungli dan jual beli perkara,” ungkapnya.
Ali menyadari, bahwa apa yang dilakukan MA tersebut tidak mungkin dapat menghilangkan 100% prakti penyimpangan di tubuh peradilan. Namun, masyarakat tentu akan melihat dan merasakan perubahan yang cukup besar dengan apa yang dilakukan oleh MA saat ini.
Penatan sistem pengawasan dan penerbitan berbagai regulasi yang dilakukan oleh MA ditujukan untuk mempersempit ruang gerak bagi oknum aparatur peradilan yang akan melakukan tindakan penyimpangan. Namun jika masih ada aparatur peradilan yang tetap nekat untuk melakukan pelanggaran, maka akan dengan mudah untuk di deteksi dan jika terbukti akan langsung ditindak sesuai aturan yang berlaku.
Untuk itu, Ali menegtaskan, bahwa MA tidak akan memberikan toleransi kepada aparatur peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran bagi yang tidak bisa dibina, maka akan dibinasakan agar virusnya tidak menyebar kepada yang lain.
“Ini tentu menjadi resiko yang harus ditanggung oleh MA demi mewujudkan badan peradilan yang agung,” tegas dia.
Sementara itu, Ali juga, mengaku bahwa dirinya tidak berharap akan ada lagi pejabat dan aparatur peradilan yang tertangkap oleh KPK atau diperiksa oleh Badan Pengawasan MA. Olehnya itu, lanjut dia, MA terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para hakim, pejabat teknis maupun non teknis di emapt lingkungan peradilan agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam menajalankan tugasnya.
“Hanya ada dua pilihan bagi apratur peradilan saat ini, bekerja yang baik dengan penuh tanggungjawab atau keluar dari lembaga peradilan karena tidak ada lagi tempat bagi hakim dan aparatur peradilan untuk bermain-main dengan perkara,” pungkas Ali.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
