Tahun Depan, KPPPA Targetkan 400 Kabupaten/Kota Jadi Kota Layak Anak
Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mematok target 400 Kabupaten dan Kota pada tahun depan menjadi Kota Layak Anak (KLA). Hal ini ditegaskan Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny Rosalin, saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (29/12).
Target yang masuk dalam Program KLA ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2006 dengan memploting enam kabupaten/kota. Hingga kini, sedikitnya sudah 349 Kabupaten/Kota yang tengah dikembangkan menjadi KLA di Indonesia.
Adapun untuk bisa dikatakan layak anak, Lenny menjelaskan ada 31 indikator yang harus dipenuhi seperti sudah dijabarkan di Konvensi Hak Anak. Indikator-indikator tersebut terus diperluas hingga ke berbagai daerah yang menjadi sasaran KPPPA.
“Kami telah melakukan beberapa sosialisasi dan pengembangan di setiap daerah, seperti tersedianya layanan Call Center Telepon Sahabat Anak (TeSa) 129, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang telah kami luncurkan tahun 2017 ini,” jelasnya, Kamis (28/12).
Khusus sepanjang 2017 saja, lanjutnya, ada beberapa indikator yang diterapkan, yakni implementasi program Pembentukan Forum Anak sampai tingkat desa dan kelurahan. Perlu diketahui bahwa saat ini jumlah forum anak yang terbentuk pada tahun 2017 telah mencapai 416. Itu berarti meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 267 forum anak.
Ada lagi program lainnya yaitu terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga sendiri bertujuan sebagai tempat pengaduan, konseling dan pemberian solusi atau penyelesaian mengenai persoalan terkait, keluarga, perempuan dan anak, serta tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas keluarga. Terbaru, Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak yang dicetuskan pada 3 November 2017 lalu.
Mengenai hal ini, Lenny mengatakan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, yang menjadi urutan ketujuh dunia berdasarkan data UNICEF, melatarbelakangi terciptanya gerakan Bersama itu.
“Sepanjang bulan November-Desember 2017 kemarin, kami bersama-sama lembaga terkait mengampanyekan gerakan ini di tujuh kota dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah,” ungkapnya lagi.
KPPPA juga telah mengimplementasikan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Targetnya, ada lima provinsi baru yang menerapkannya tahun depan.
Belum lagi Program Puskesmas Ramah Anak, Program Sekolah Ramah Anak dan Rute Aman dari dan ke Sekolah (RASS), serta berbagai program lain yang fokus pada upaya pencegahan melalui pemenuhan hak-hak anak di mana pun mereka berada.
“Oleh karena itu, setiap program yang telah negara jalankan di tahun ini adalah upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, sehingga tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pada 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA),” pungkasnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
