Kemkominfo Mulai Buka Pengadaan Jasa Konsultan Satelit Pemerintah
Jakarta – Perlahan, wacana mengenai keinginan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk meluncurkan satelit pemerintah mulai direalisasikan. Saat ini Kemkominfo pun tengah melakukan pengadaan jasa konsultan proyek nasional.
Kemkominfo mengatakan pengadaan jasa konsultan ditunjukkan untuk Badan Hukum Nasional dan Asing demi mengikuti prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Jasa Konsultan KPBU Salite Multifungsi Pemerintah (“Jasa Konsultan”). Pengadaannya sendiri dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Seperti dikutip dari pernyataan resmi yang disebarkan Senin (1/1) kemarin, disebutkan bahwa persyaratan jasa konsultan harus punya pengalaman terkait penyusunan kajian kelayakan teknis proyek high throughput satellite di tingkat internasional, begitu pun dengan proses pengadaan.
Selain itu, Kemkominfo juga mengungkap surat pernyataan soal apabila ada yang terpilih menjadi konsultan teknis pengadaan pendampingan proyek Satelit Multifungsi Pemerintah dan afiliasinya tak akan menjadi peserta pengadaan Badan Usaha Pelaksana proyek tersebut. Sementara untuk Badan Usaha Asing, bisa menjadi peserta dengan cara melakukan kerja sama usaha bersama perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain sebagainya.
Perlu diingat, Kemkominfo sendiri berencana akan meluncurkan satelit jenis High Throughput Satellite (HTS) pada 2021 mendatang. Menteri Kominfo Rudiantara pun menegaskan bahwa akhir 2018 pihaknya akan menetapkan membangun satelit.
“Jadi 2021 akhir atau 2022 awal, satelit sudah mengudara,” ujar pria yang akrab disapa Chief RA itu.
Menurutnya, satelit HTS perlu diluncurkan karena di masa mendatang saluran telekomunikasi sudah pasti akan didominasi layanan data atau internet. Jadi, satelit pasti akan mendukung pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok.
Sedangkan perihal pengadaan jasa konsultan, jika ada yang terpilih, ruang lingkup jasa konsultan akan meliputi:
Tahap 1: Menyiapkan kajian teknis yang menjadi bagian dari kajian akhir prastudi kelayakan yang komprehensif untuk Proyek Satelit Multifungsi, yang antara lain terdiri dari kajian supply & demand atas satelit, space segment, ground segment, spektrum frekuensi dan slot orbit, peluncuran, gateway/hub, tingkat kualitas layanan, serta dampak sosial dan lingkungan.
Tahap 2: Memberikan masukan terkait aspek teknis dalam rangka memperoleh persetujuan-persetujuan dari para pemangku kepentingan yang diperlukan bagi Proyek Satelit Multifungsi seperti, namun tidak terbatas pada, jaminan pemerintah dan skema pembayaran ketersediaan layanan.
Tahap 3: Mendampingi PJPK dalam proses transaksi Proyek Satelit Multifungsi yaitu pengadaan badan usaha yang meliputi tahap pra-kualifikasi, pemilihan, evaluasi, dan penandatanganan.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
