BPS: Gini Ratio dan Angka kemiskinan Turun
Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suharyanto mengumumkan angka kemiskinan pada bulan September 2017 turun seiring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi tepat sasaran.
Tercatat pada periode tersebut jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta atau 10,12 persen dari total penduduk. Jumlah ini turun dibandingkan periode Maret 2017 yang mencapai 27,77 juta atau 10,64 persen dari total penduduk. Artinya periode Maret ke September 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,19 juta orang.
“Jumlah penduduk miskin turun signifikan dari Maret 2017 ke September 2017 ini catatan menggembirakan,” kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (02/01).
Masih ada pekerjaan rumah pemerintah yang sangat berat yaitu mengatasi gap atau kesenjangan jumlah kemiskinan di kota dan di desa. Tercatat dari semua wilayah di Indonesia jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan di kota. Hal ini menandakan bahwa kehidupan di desa patut menjadi perhatian serius dari pemerintah agar ada program yang secara khusus dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di desa.
Menurut Suhariyanto, persentase penduduk miskin di desa pada September 2017 sebesar 13,47 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin di kota yang hanya 7,26 persen dari total populasi. Hal yang sama juga dapat dilihat pada periode Maret 2017 yang mana jumlah penduduk miskin di desa sebesar 13,93 persen dan di kota sebesar 7,72 persen.
“Ini adalah masalah yang kritikal, di semua wilayah persentase penduduk miskin di desa selalu lebih tinggi daripada di kota, kita perlu perhatian dan program khusus di desa dengan melihat karakteristik di desa,” ungkapnya.
Suhariyanto menambahkan bahwa faktor pemicu penurunan kemiskinan baik di kota maupun di desa karena pemerintah berhasil melakukan kontrol terhadap inflasi terutama untuk bahan makanan. Menurutnya sumbangan untuk subsektor bahan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2017 sebesar 73,35 persen.
“Kalau inflasi bergerak liar terutama pada komoditas kebutuhan pokok misal beras, tentu jumlah kemiskinan akan besar, tapi Alhamdulillah inflasinya terkendali. Lalu upah riil dan upah nominal buruh tani serta bangunan juga mengalami perbaikan,” sambungnya.
Terkait dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (gini ratio), Suhariyanto menegaskan bahwa pada periode tersebut terjadi penurunan gini ratio dari 0,393 pada bulan Maret 2017 menjadi 0,391 atau turun 0,002 poin. Gini ratio di perkotaan pada periode tersebut tercatat 0,404 atau lebih rendah dibandingkan periode Maret 2017 yang mencapai 0,407.
Sedangkan gini ratio di pedesaan tercatat sebesar 0,320 atau sama dengan angka pada Maret 2017. Namun apabila dibandingkan dengan periode September 2016 mengalami kenaikan karena pada periode tersebut angka gini ratio sebesar 0,316.
“Walau turun tipis tapi ini menunjukkan ada penurunan ketimpangan, karena upaya menurunkan ketimpangan itu luar biasa sulitnya,” katanya.
J.Jams
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
