Connect with us

Dukung Jokowi di Pilpres 2019 Tingkatkan Elektabilitas PDIP dan Golkar

Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Hanura beberapa waktu lalu(Biro Pers Setpres)

Jakarta – Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei nasional ‘Tahun Politik 2018: Kekuatan Partai Politik dan Calon Presiden’ yang digelar pada 7-13 Desember 2017 dengan jumlah responden 1.220 orang, dengan metode multistage random sampling. Populasinya ialah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau punya hak pilih.

Direktur eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan response rate dalam survei tersebut menunjukkan angka 87 persen, yang artinya ada 1.059 responden yang jawabannya valid atau dapat dianalisis dengan margin of error kurang-lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini, Hanan memaparkan SMRC mengukur tingkat elektabilitas parpol, dimana hasil survei menunjukkan PDIP masih unggul dibanding parpol lain. Adapun hasil yang didapat 21,4 persen responden memilih PDIP, disusul Golkar dengan raihan 9,4 persen, lalu Gerindra mendapatkan angka 6,9 persen, sementara Demokrat mendapat 5,4 persen responden, dan PKB dengan angka 4,0 persen.

“Untuk PKS meraih 2,7 persen responden, PPP mendapat 2,0 persen dukungan responden, dan NasDem 1,6 persen. Selanjutnya Perindo 1,4 persen, PAN 1,4 persen, Hanura 0,4 persen, PKPI 0,1 persen, PBB 0,1 persen, dan partai lain 0,1 persen,” papar Hanan.

Selain itu, Hanan juga mengungkapkan SMRC melakukan eksperimen mengenai pengaruh dukungan kepada Jokowi sebagai capres terhadap elektabilitas partai politik. Hasilnya menunjukkan dengan mencalonkan Jokowi pada pilpres membuat elektabilitas parpol tersebut meningkat. “Adapun parpol yang diambil sebagai eksperimen adalah PDIP dan Golkar. PDIP dipilih karena Jokowi merupakan kadernya, sedangkan Golkar merupakan partai yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019,” ungkap Hanan.

Hanan menuturkan dalam eksperimen tersebut responden ditanyakan apakah akan memilih PDIP jika pemilu dilakukan saat ini, sebanyak 37,7 persen menyatakan ‘ya’ dan responden yang menjawab ‘tidak’ sebanyak 38,0 persen. “Sementara saat responden diberikan pertanyaan terkait dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Hasilnya menunjukkan 40,4 persen responden menjawab ‘ya’ dan 38,7 persen bilang ‘tidak akan memilih PDIP dalam pemilu’,” tutur Hanan.

Lebih lanjut Hanan memaparkan, saat pertanyaan itu dikaitkan dengan nama Jokowi sebagai kader PDIP yang merupakan presiden saat ini, jawaban ‘ya’ naik menjadi 49,9 persen dan jawaban ‘tidak’ turun menjadi 26,2 persen. “Pilihan kepada PDIP berbeda jika informasi Jokowi adalah kader PDIP dan sekarang menjadi presiden karena dicalonkan PDIP disebutkan. Jokowi menaikkan suara PDIP,” ujar Hanan.

Sementara itu eksperimen terhadap Partai Golkar, Hanan juga mengatakan saat responden ditanya apakah akan memilih Golkar jika pemilu dilakukan saat ini, sebanyak 24,1 persen menjawab ‘ya’ dan 50,2 persen bilang ‘tidak’.

Kemudian, ditanya pula apakah responden memilih Golkar jika mencalonkan Idrus Marham sebagai presiden. Sebanyak 14,3 persen menjawab ‘ya’ dan 52 persen menjawab ‘tidak akan memilih Golkar’. “Selanjutnya, pertanyaan juga dikaitkan jika Golkar mencalonkan Airlangga Hartarto pada pilpres. Sebanyak 15,0 persen memilih Golkar dan 41,3 persen bilang ‘tidak’,” imbuh Hanan.

Saat responden diajukan pertanyaan jika Golkar mencalonkan Jokowi sebagai pilpres, Hanan memaparkan sebanyak, 33,4 persen menjawab ‘ya’ dan 38 persen menjawab ‘tidak akan memilih Golkar’. Menurut Hanan dalam eksperimen ini, Jokowi jika didukung sebagai capres akan mampu mendongkrak pilihan terhadap Golkar. “Sementara jika mendukung Idrus Marham atau Airlangga Hartarto sebagai capres, maka akan menurunkan pilihan terhadap Golkar,” pungkas Hanan.

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik

Oleh

Fakta News
Reuni Alumni 212

Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.

“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).

Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.

“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik

Oleh

Fakta News
Bersikap toleran
Amien Rais.(Istimewa)
asasasasa

Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.

“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).

Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.

Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.

“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?

Oleh

Fakta News
var
Ilustrasi.(Foto: Istimewa)

Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.

Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.

Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.

“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.

“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.

Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya