Realisasi Penerimaan Perpajakan 2017 Sentuh 91 Persen
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan perpajakan sepanjang 2017 mencapai Rp1.339,8 triliun atau 91 persen dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar Rp1.472,7 triliun. Bila dibandingkan dengan 2016, katanya, penerimaan perpajakan tumbuh 4,3 persen.
“Apabila kita menghilangkan faktor pengampunan pajak, maka pertumbuhan penerimaan perpajakan kita jauh lebih tinggi yaitu mencapai 12,6 persen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya, saat mengadakan jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/1).
Namun untuk penerimaan pajak saja sepanjang 2017 mencapai Rp1.147,5 triliun atau 89,4 persen dari target APBN-P 2017 Rp1.283,5 triliun.
Rincinya, lanjut Sri Mulyani, penerimaan perpajakan dari PPh Migas tumbuh signifikan dan sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP), yaitu mencapai Rp50,3 triliun atau 120,4 persen dari target Rp41,8 triliun. PPh migas tersebut tumbuh 39,4 persen dibandingkan 2016 yang mencapai Rp36,1 triliun.
Sedangkan di penerimaan pajak non migas mencapai Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target Rp1.241,8 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 2,6 persen (dengan amnesti pajak) atau tumbuh 12,6 persen (tanpa amnesti pajak).
Lalu untuk PPh non migas mencapai Rp595,3 triliun atau tumbuh negatif 5,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp630,1 triliun. Menurutnya, pertumbuhan negatif tersebut disebabkan tingginya penerimaan amnesti pajak pada 2016.
Jika dibandingkan 2016 yang mencapai Rp412,2 triliun, PPN atau PPnBM 2017 mencapai Rp478,4 triliun atau tumbuh 16 persen. “PPN atau PPnBM tumbuh 16 persen mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat atau daya beli masih cukup kuat,” ungkap Sri Mulyani.
Kemudian dari sisi penerimaan bea dan cukai sendiri ikut tumbuh positif mencapai Rp192,3 triliun atau tumbuh 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya Rp179 triliun.
Masih kata Menkeu, pertumbuhan positif tersebut didukung oleh membaiknya kinerja cukai dan meningkatnya ekspor impor. Selain itu juga ditunjang meningkatnya harga komoditas, dampak positif dari program penertiban importir berisiko tinggi (PIBT) dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) yang diluncurkan pada pertengahan Juli 2017 lalu.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
