50-60 Persen Paket Pekerjaan Kementerian PUPR Sudah Terkontrak di Awal Tahun
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) hingga 3 Januari 2018, sudah melelang 2.233 paket senilai Rp13,73 triliun atau sekitar 50-60 persen kontrak pekerjaan dari 6.554 paket di awal tahun 2018.
Rincian dari paket tersebut adalah paket pekerjaan Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 1014 paket dengan nilai Rp3,56 triliun, paket Bina Marga sebanyak 932 paket dengan nilai Rp9,04 triliun, paket Cipta Karya sebanyak 279 paket senilai Rp1,14 triliun, dan Penyediaan Perumahan sebanyak 9 paket dengan nilai Rp26 miliar.
“Paket lelang ini merupakan kebijakan menteri yang sudah diterapkan sejak tahun 2016. Jadi tidak ada perbedaan antara lelang dini tahun ini dengan tahun sebelumnya. Bahkan targetnya juga masih sama dengan sebelumnya. Artinya Januari pekerjaan sudah mulai berjalan,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin di Jakarta, Kamis (4/1).
Daya serap lelang dini di masing-masing direktorat jenderal (ditjen) berbeda-beda. Ada yang progresnya cepat dan ada yang biasa saja. “Semua tergantung dari tingkat kesulitannya sehingga prosentasenya pasti berbeda-beda,” ujarnya.
Daya serap lelang dini berdasarkan Ditjen adalah sebagai berikut Ditjen SDA daya serapnya sudah mencapai 42 persen dari 1014 paket yang dilelang, Ditjen Cipta Karya sebanyak 20 persen daya serapnya dari 279 paket, Sekjen sebanyak 12 paket dengan daya serap mencapai 86 persen.
Berikutnya adalah Balibang dengan 9 paket dengan daya serap 12 persen, BPIW sebanyak 10 paket atau terserap 38 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 9 paket dengan daya serap 2 persen, Ditjen Bina Marga dengan 931 paket dengan daya serap 44 persen dan Ditjen Pembiayaan Perymahan dengan 2 paket dan daya serapnya mencapai 8 persen.
“Jadi secara keseluruhan realisasi progres lelang dini sudah mencapai 2266 atau terserap 34 persen dengan jumlah pagu yang terserap adalah 28 persen atau senilai Rp13,822 miliar dari total nilai paket sebesar Rp 6,5 triliun,” ungkapnya.
Syarif juga menjelaskan mengenai kelembagaan unit layanan pengadaan sesuai dengan Kepmen 1011 tahun 2017, dengan salah satu poin pentingnya adalah Kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) dapat membentuk tim peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan/seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP.
Perubahan penting lainnya adalah dalam hal mekanisme usulan penetapan Pokja ULP. Usulan anggota Pokja tidak lagi datang dari satker-satker pemilik proyek, tetapi disampaikan oleh Sekertariat Jenderal Kementerian PUPR . Mekaniema ini berarti memperkuat independensi ULP di Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa.
“Diharapkan dengan adanya perubahan ini proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR bisa lebih berkualias untuk mendukung percepattan pembangunan infrastruktur,” pungkas Syarif.
JJ
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
