Strategi Jonan Buat Investor Bangun SPBU di Wilayah 3T
Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menyerahkan surat keputusan tentang penugasan badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian jenis BBM bersubsidi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo dengan durasi selama lima tahun kedepan, yakni mulai 2018 sampai dengan tahun 2022. Penetapan ini merupakan hal yang baru ditetapkan oleh pemerintah dari yang sebelumnya hanya diberikan selama satu tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemberian waktu penugasan lima tahun memberikan kepastian kepada badan usaha untuk melakukan investasi. Salah satunya adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (3T).
“Saya berharap, dengan adanya penugasan lima tahun ini baik Pertamina atau AKR dapat melakukan pelayanan ke seluruh penjuru nusantara dengan tidak ragu. Kalau dulu penugasan setiap tahun, nanti orang berpikiran mau investasi atau tidak,” ungkap Jonan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/1).
Jonan memandang penetapan waktu penugasan yang sebelumnya hanya setiap satu tahun itu telah membuat dilema para badan usaha untuk melakukan investasi dalam hal ini membangun SPBU di wilayah 3T.
“Jadi istilahnya orang mau buka pompa bensin jadi pikir lagi. SPBU yang pakai lambang Pertamina itu 6.800, yang dimiliki Pertamina dan anak usahanya sekitar 170. Sisanya mitranya Pertamina yang tergabung dalam Hiswana. Jadi ini enggak ragu-ragu,” ujarnya.
Menurut Jonan, penetapan waktu penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM tertentu dan khusus ini juga menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melayani wilayah 3T dengan BBM satu harga, sehingga dengan diberikan kontrak penugasan selama lima tahun bisa memuluskan para badan usaha melakukan investasi dalam hal ini membangun SPBU di seluruh pelosok Indonesia.
“Kalau investasi bikin SPBU penugasannya hanya satu tahun, ini berat sekali. Bikin SPBU nggak akan kembali uangnya satu tahun. Jadi kalau bisa orang enggak usah bolak balik minta izin, kalau bisa dikasih izin panjang terus diawasi,” tuturnya.
Jonan memanbahkan, untuk tahun ini ditargetkan Pertamina dan AKR Corporindo dapat menyelesaikan program BBM Satu Harga di 54 titik atau kecamatan. Sehingga sampai dengan tahun 2019 ini bisa mencapai di 150 titik atau kecamatan. Di mana 50 lokasi akan dilakukan oleh Pertamina, dan 4 lokasinya oleh AKR.
“Implementasi BBM satu harga tantangannya besar sekali, tapi untuk program strategis nasional ini satu-satunya program Kementerian ESDM yang tercapai 100%. Jadi ini mohon dukungan rekan media, karena BBM ini penting sekali terutama di daerah 3T yang selama ini harganya ada disparitas cukup tinggi. Harapannya selesai Desember 2019 sekitar 150 titik atau 150 kecamatan. Memang ini program tiga tahun, nggak bisa satu tahun karena daerahnya juga tidak mudah,” papar Jonan.
Sebagai informasi, untuk tahun 2018 kuota penugasan PT AKR Corporindo sebesar 250 ribu kiloliter (kl) jenis BBM tertentu dengan penugasan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk Pertamina sebesar 15,9 juta KL janis BBM tertentu dengan penugasan di seluruh wilayah tanah air.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
