Pemerintah Gandeng Perusahaan Penjaminan dan Dinas KUKM Salurkan Dana Bergulir
Jakarta – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo menyataka, untuk menyalurkan dana bergulir dengan target Rp1,2 triliun di tahun 2018, ada beberap strategi yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu memperkuat networking untuk membantu proses penyaluran dan pengembalian seperti perusahaan penjaminan (Jamkrindo dan seluruh Jamkrida), Kementerian BUMN, Yayasan Santripreneur, Young on Top (Billy Boen), hingga 34 Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.
“Ini merupakan bagian dari paradigma baru LPDB KUMKM, dimana menempatkan perusahaan penjaminan di awal proses pengajuan dana bergulir di LPDB KUMKM. Sebelumnya, perusahaan penjaminan ditempatkan di akhir pengurusan,” ungkap Braman kepada wartawan di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (10/1).
Selain itu, strategi yang kedua adalah lebih memperkuat IT kerjasama dengan services provider untuk lebih menjangkau UKM di seluruh pelosok Indonesia.
“UKM tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mengurus dana bergulir, karena bisa diurus melalui sistem Fintech. Kita sedang menunggu rekomendasi dari OJK, terkait vendor fintech mana yang bisa kerjasama. Fintech ini di awalnya akan menyasar para wirausaha pemula,” kata Braman.
LPDB KUMKM juga akan membangun Core Micro Financing System (CMFS) dimana dengan adanya sistem tersebut seluruh aktifitas pembiayaan dari LPDB KUMKM akan diakses secara online yang bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UKM mengakses pembiayaan. LPDB KUMKM nantinya bisa memantau secara realtime para debitur dana bergulir.
Braman juga mengaku, bahwa pihaknya juga akan melakukan perombakan SOP dengan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan.
“Sekarang, perusahaan penjaminan yang akan menjaring koperasi yang ingin mengajukan dana bergulir,” paparnya.
Braman menambahkan, target dana bergulir sebesar Rp1,2 triliun itu akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp750 miliar dan pola syariah sebesar Rp450 miliar. Dari target tersebut, pembagian direncanakan berdasarkan jenisnya, yaitu sebesar Rp480 miliar kepada Koperasi Simpan Pinjam, Rp120 miliar kepada Koperasi sektor Riil, Rp240 miliar kepada LKB/LKBB, dan Rp360 miliar kepada UMKM yang termasuk di dalamnya Rp100 miliar untuk wirausaha pemula.
Di tahun lalu, lanjut Braman, realisasi penyaluran mencapai 79,40 % dari target sebesar Rp1 triliun atau sebesar Rp793,9 miliar. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2017, tercatat dari realisasi proses penyaluran dengan rincian yaitu komite menunggu Memorandum komite pinjaman (MKP) terbit sebesar Rp12,76 miliar, MKP dan SP3 terbit sebesar Rp48 miliar, mitra keberatan Rp35,96 miliar, telah akad menunggu cair Rp489,4 miliar dan yang telah dicairkan Rp207,82 miliar.
Menurut Braman, sejak 2006 hingga 2017, LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM sebesar Rp8.492.527.171.061 yang diberikan kepada 1.014.078 pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
“Berdasarkan analisa yang kami lalukan, dari penyaluran tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1.847.787 orang,” paparnya
Terkait realisasi pendapatan, Braman mengungkapkan, pihaknya berhasil membukukan pendapatan sebesar RP200.807.012.921 atau sebesar 122,74 % dari target yang diamanatkan sebesar Rp163.606.000.000. Pendapatan tersebar diperoleh dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp128,79 miliar atau 64,14 %, pendapatan jasa layanan perbankan Rp71,92 miliar atau 35,82 %, dan sisanya pendapatan lain sebesar Rp 93 juta.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
