450 Pemuka Agama akan Hadiri Dialog Antar Agama
Jakarta – Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa yang bertajuk ‘Rukun Bersatu Kita Maju’ rencananya akan digelar pada tanggal 8-10 Februari 2018 di Jakarta. Acara yang diinisiasi oleh Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) akan melibatkan 450 orang pemuka agama dari berbagai agama dan berbagai daerah di Indonesia.
Hal ini diungkapkan UKP-DKAAP Din Syamsuddin saat menggelar jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/1/2018). Selain Din, turut mendampingi yakni Sekretaris Umum PGI pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Matakin Uung Sendana, Romo Agustinus Ulahayanan dari KWI, Nyoman Udayana Sangging dari PHDI, serta Prof Philip K Wijaya dari Walubi. “Kantor UKP-DKAAP akan menyelenggarakan satu kegiatan yang diberi nama musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa. Insyaallah akan diselenggarakan 8,9,10 Februari 2018 di Jakarta,” jelas Din.
Din juga menuturkan permusyawaratan itu nantinya akan menempuh pendekatan dialog yang dari hati ke hati dimana pertemuan tersebut merupakan ajang silahturami di antara pemuka agama untuk masalah-masalah yang ada masalah yang real dan khususnya yang bersifat fundamental, strategis, sistemik dan bukan masalah imajinatif, yang diharapkan menghasilkan kesepakatan.
Selain itu Din mengatakan, pemusyawaratan para pemuka agama ini akan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut nantinya akan diberikan kepada Presiden Jokowi. “Musyawarah ini akan menghasilkan kesepakatan itu akan kita bawa ke presiden untuk menerima audiensi peserta musyawarah,” ucap Din.
Menurut Din setelah acara Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa usai, esok harinya akan dilanjut dengan acara Pekan Kerukunan Agama. Acara ini direncanakan akan melibatkan masyarakat dari berbagai agama dan latar belakang. “Insyaallah setelah acara musyawarah ini akan diikuti perayaan agenda PBB, World Interfaith Harmony Week atau pekan kerukunan agama di Jakarta tanggal 11-nya,” tandas Din.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
