Pemprov Papua Dapat 10% Saham PT Freeport
Jakarta – Atas kepimilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia yang diperkirakan akan dikuasai pemerintah, 10 persen saham di antaranya akan dimiliki Pemerintah Provinsi Papua. Langkah ini, dinilai sebagai langkah strategis dan signifikan.
“Ini merupakan langkah strategis, merupakan suatu kemajuan signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi setelah dicapainya pokok kesepakatan antara pemerintah dan Freeport pada tanggal 27 Agustus,” kata Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers hari ini, Jumat (12/1/2018).
Sri Mulyani mengatakan, porsi yang didapat Pemprov Papua itu termasuk mengakomodir hak masyarakat dari hak wilayah dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari kegiatan pertambangan PT Freeport.
Kawasan tambang PT Freeport (Foto: krcom.id)
Pengambilan hak saham ini, akan dilakukan melalui korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD. “Keseluruhan saham 51 persen nanti akan menjadi pihak Indonesia adalah sesuai komitmen presiden yang harus dilakukan secara transparan dan bersih dari konflik kepentingan. Ini akan menimbulkan confidence di dalam negeri maupun global,” tutur Sri Mulyani.
Karena itu, Sri Mulyani meminta kepada Inalum sebagai holding company BUMN tambang, untuk mendapatkan 51% saham Freeport dan terus bekerja mengawal proses divestasi ini hingga diselesaikan nya paket perjanjian ini.
Pemerintah berharap, kepemilikan 51% dapat meningkatkan kinerja PT Freeport Indonesia yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat di Papua maupun seluruh Indonesia. Selan itu, juga meningkatkan penerimaan negara danenopang hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.
Melalui Holding BUMN Tambang
Skema divestasi saham PTFI akan dilakukan melalui holding BUMN tambang, di mana PT Inalum sebagai holding company. Pemprov Papua sendiri mendapatkan 10% dari holding tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu dilaksanakan di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, pihaknya akan menunjuk BUMD Papua yaitu PT Divestasi Mandiri untuk mengambil 10% saham tersebut. Saham tersebut dibagi lagi menjadi 3% sebagai pendapatan daerah Pemprov Papua.
“Kami punya satu BUMD untuk bekerja sama dengan Inalum,” kata Lukas menjawab wartawan seusai penandatanganan kerja sama dengan Inalum di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan kerja sama tersebut untuk masuk ke Freeport dengan cara bersama. “Kalau kita masuk sendiri-sendiri, nanti kepemilikannya sendiri-sendiri juga. Makanya kita bekerja sama dengan Pemprov Papua,” katanya.
Namun, Pemprov Papua dan PT Inalum masih belum menjelaskan seperti apa mekanisme dan berapa nilai saham yang akan didapatkannya tersebut. Pemprov Papua dan Inalum akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Budi Gunadi menambahkan, pemerintah menargetkan tahap divestasi saham dengan Freeport akan selesai pada pertengahan tahun ini.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
