Tren Cashless Mulai Menjamur di Indonesia
Jakarta – Cashless adalah sebuah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik atau tunai. Melainkan menggunakan alat pembayaran elektronik yang bermacam-macam bentuk. Mulai kertas, kartu, hingga internet banking.
Di luar negeri, tren cashless seperti ini sudah sangat biasa dijumpai. Salah satunya negara yang dikenal sangat kental dengan budaya cashless adalah Swedia. Penduduk negeri itu hampir tak menyimpan uang tunai di rumah, karena semua serba cashless.
Tampaknya, tren cashless ini memang makin menjamur di Indonesia. Sejak 2014, pemerintah yang dipelopori Bank Indonesia menggagas Gerakan Nasional Non- Tunai (GNNT).
“Uang elektronik pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk instrumen pembayaran non-tunai yang dimaksudkan untuk melakukan pembayaran yang bersifat ritel dan masif. Jadi, memudahkan si pengguna dalam bertransaksi,” kata Pungky Wibowo selaku Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
Perkembangan teknologi benar-benar memengaruhi kehidupan sehari-hari, membuat hidup jadi lebih mudah. Termasuk saat bertransaksi. Berbagai aktivitas sehari-hari kini dapat dilakukan tanpa melibatkan uang secara fisik. Bahkan pembayaran tol, transportasi publik dan belanja di berbagai gerai kini bisa dilakukan hanya dengan satu kartu. Sebut saja, kini hampir semua perusahaan Bank di Indonesia memiliki jenis kartu khusus pembayaran seperti e-money dan e-cash.
Dalam survey Consumer Payment Attitudes Study pada 2016 yang dilakukan oleh perusahaan pembayaran global visa menunjukan 34% masyarakat Indonesia masih membawa uang tunai meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Kemudian 71% lebih suka menggunakan kartu pembayara dan 59% menganggap bahwa membawa uang tunai tak lagi aman.
Jumlah masyarakat yang mengandalkan uang tunai semakin berkurang dari 31% menjadi 20% pada tahun 2015-2016. Selain itu, sekitar 53% responden mengakui bahwa saat ini mereka memiliki lebih banyak kartu pembayaran dibandingkan dengan lima tahun yang lalu.
Dalam pembayaran jalan tol sendiri BI mengklaim transaksi menggunakan nontunai telah mencapai 89% di tingkat Nasional dan 93% di tingkat Jabodetabek, bahkan sudah ada empat ruas yang mencapai 100%.
Menurut Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni V Panggabean, upaya pemerintah untuk terus meningkatkan transaksi nontunai di Indonesia dilaksanakan guna menjawab kebutuhan masyarakat dan juga mengikuti perkembangan teknologi informasi.
Pada 2018 ini, BI mengakui akan semakin gencar menggiatkan transaksi nontunai termasuk di dalamnya penyaluran bantuan sosial dan pembayaran di gerbang tol.
“Kami terus menyiapkan infrastrukturnya untuk mempercepat proses akseptasi dan perluasan akses. Ini sejalan dengan program pemerintah meningkatkan keuangan inklusif mencapai 75 persen banked people pada 2019,” kata Pungky Purnomo selaku Kepala Grup Pengelolaan Program Elektronifikasi, Keuangan Inklusif, dan Perizinan Bank Indonesia.
Berkaitan itu juga dipastikan bahwa kehadiran transaksi non tunai tidak akan sepenuhnya menggantikan transaksi dengan tunai. “Uang tunai akan tetap ada sebagai kedaulatan negara, tapi proporsinya antara non tunai dan tunai, belum bisa ditetapkan,” kata Pungky.
Devi.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
