Gonjang-ganjing Partai Hanura: OSO Dipecat Pengurus Partai
Jakarta – Menjelang Pilkada Serentak 2018, Partai Hanura pun diterpa masalah. Pengurus Hanura kubu yang rapat di Hotel Ambhara memecat Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatan ketua umum (ketum). Loyalis OSO menyebut pemecatan itu adalah ilegal.
Namun Ketua Bidang Organisasi Hanura Benny Rhamdani menyebut, rapat resmi partai terletak di Hotel Manhattan yang akan digelar hari ini, (15/1/2017). “Jadi agenda rapat di luar itu adalah rapat tak resmi,”ujarnya.
Karena itu, Benny merasa tak pernah tahu ada rapat di luar Hotel Manhattan. “Rapat resmi itu di Hotel Manhattan, kami tak pernah tahu ada rapat di luar Manhattan. Kami juga tak tahu siapa yang kumpul di sana, pastinya kalau di luar Manhattan itu rapat liar,” kata Benny yang dikenal sebagai loyalis OSO kepada wartawan.
Benny belum mengetahui apakah membahas pemecatan kepengurusan di Hotel Manhattan. Begitu juga soal siapa yang hadir dalam rapat, termasuk Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto.
“Nanti saja saya kabari lagi. Saya masih di jalan,” terang Benny yang juga senator asal Sulut ini.
Sebelumnya, ada rapat tandingan Hanura di Hotel Ambhara Blok M hari ini. Rapat membahas pemecatan OSO. Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, rapat di Hotel Ambhara legal. “Kalau di sini ada Ketua Dewan Penasihat, ada unsur Dewan Pembina. Ini sesuai AD/ART,” ucap Dadang.
Mosi Tak Percaya
Pemecatan OSO berawal dari mosi tidak percaya kepada OSO. Atas mosi itu Hanura mengundang pengurusnya untuk Rapat DPP. Dari surat resmi, Hanura akan mengagendakan rapat DPP di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2017). Wasekjen Hanura Dadang Rusdiana membenarkan agenda tersebut. “Iya benar,” kata Dadang kepada wartawan.
Rapat DPP sekaligus menyikapi mosi tidak percaya DPD hingga DPP kepada pimpinan partai dan membahas langkah penyelamatan partai. Termasuk memecat OSO dari ketum. “Iya betul,” jelas Dadang saat dikonfirmasi soal pemecatan OSO.
Hanya saja, Dadang tak merinci alasan Hanura memecat OSO. Ia mengatakan, akan ada pernyataan resmi dari DPP Hanura di Hotel Ambhara.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
