Pemerintah Akan Perluas Penerimaan Bansos Rastra Tahun Ini
Jakarta – Pemerintah gelar rapat koordinasi (Rakor) mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan serta mempersiapkan pelaksanaan bansos pangan tahun 2018. Pasalnya, pemerintah berencana memperluas jangkauan penerima bantuan sosial (bansos) pangan di tahun 2018 ini.
“Rapat kali ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan subsidi dan bantuan pangan tahun 2017, yang meliputi pelaksanaan beras sejahtera (rastra), pelaksanaan bantuan pangan non tunai, dan e-Warong,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).
Dalam rapat kali ini dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Adi Sulistiowati, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso, dan Direktur Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung.
Penyaluran bansos beras sejahtera (rastra) tersebut, kata Puan, telah dilakukan di 44 kota dan melibatkan 1,2 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2017 lalu. Sementara pada Januari ini, Perum BULOG akan kembali mendistribusikan sisa dari bansos rastra kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang belum dibagikan.
“Januari insya Allah BULOG akan mendistribusikan bansos rastra kepada Pemda seluruh Indonesia untuk kemudian penyaluran bisa terlaksana dengan baik,” ujar Puan.
Dia menambahkan, dari rencana penyaluran 1,2 juta bansos tahun lalu itu, masih terdapat sekitar 100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum terdata dengan jelas. Nah, sisanya itu akan diselesaikan pada bulan Januari ini.
“Validasi sudah dilakukan, dari tahun lalu sudah dilakukan, angkanya 1,1 juta sudah valid namun ada 100.000-an data yang memang saat ini verifikasi terus karena orangnya pindah, meninggal, ada yang kemudian terverifikasi bahwa yang bersangkutan tidak perlu bansos ataupun BNPT (Bantuan Pangan Non Tunai),” paparnya.
Pembagian RASTRA (Beras Sejahtera) di Desa Imogiri
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian, Darmin mengatakan, pemerintah bakal memperluas penerimaan bansos pangan kepada KPM. Namun, perluasan itu dilakukan bila 1,2 juta KPM pada tahap pertama lalu sudah benar-benar diselesaikan pada bulan Januari ini.
Setelah menyelesaikan sisa penyaluran bansos tersebut, lanjut Darmin, pemerintah akan kembali memberikan bansos kepada masyarakat dengan memperluas jumlahnya hingga 2,6 juta di bulan Februari. Dengan demikian, di Februari mendatang jumlah penerima bansos sekitar 3,8-3,9 juta penerima manfaat.
“Presiden memang meminta supaya itu beres dulu baru boleh ditambah. Tapi kita tetap membicarakan rencana penambahannya di Februari nanti. Kalau sudah beres yang 1,2 juta akan ditambah lagi dengan 2,6 juta, yang bantuan non tunai,” tutur Darmin.
Darimin menambahkan, setelah penyaluran itu selesai, pemerintah akan kembali melakukan evaluasi hasilnya. Pasalnya, evaluasi itu agar pemerintah bisa melihat hasil dari penyaluran bansos ke 1,2 juta PKM telah terselesaikan atau tidak.
“Memang masih akan ada rapat setelah pengiriman (bansos) tanggal 25 Januari. Kalau beres tambah (perluas) 2,6 juta dan itu persiapannya sudah jalan dari sekarang. Tapi dia baru dilaksanakan kalau beres yang 1,2 juta,” imbuh Darmin.
Selain itu, Darmin mengaku, pemerintah juga akan terus menyalurkan perluasan bansos non tunai kepada 10 juta penerima hingga akhir tahun 2018 ini.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut untuk memberikan bansos kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat, yakni sebesar Rp1.8 juta. Adapun, pencairan tahap pertama adalah sebesar Rp500 ribu.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
