PDI-P Dirikan Ribuan Posko Gotong Royong Pemenangan Gus Ipul-Puti di Surabaya
Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bergerak begitu cepat dalam rangka memenangkan calon yang diusungnya dalam Pilkada Serentak 2018 dengan menggerakkan mesin-mesin partai hingga level terbawah. Seperti yang dilakukan DPC PDI-P Kota Surabaya yang mendirikan posko-posko pemenangan bagi pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jatim 2018.
Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan posko yang diberi nama posko gotong royong tersebut merupakan inisiatif relawan-relawan yang menginginkan Gus Ipul-Puti menang dalam Pilgub Jatim nanti. “Posko-posko itu berada di rumah-rumah warga Kota Surabaya, di tempat para relawan. Kami berikan plakat, banner dan spanduk yang menjadi penanda posko,” ujar Whisnu, Rabu (24/1/2018).
Whisnu mengungkapkan posko gotong royong ini merupakan titik konsolidasi dukungan dan suara warga Surabaya, dimana hal serupa pernah PDI-P lakukan dalam gelaran Pilkada Surabaya 2015 lalu yang mengantarkan Tri Rismaharini-Whisnu menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. “Ribuan posko relawan Risma-Whisnu dibentuk. Hasilnya, kami mendapatkan suara 86.3 persen,” ungkap Whisnu.
Menurut Whisnu, dengan perkiraan 2,3 juta pemilih di Kota Surabaya, DPC PDI-P Kota Surabaya menargetkan menjadi salah satu wilayah penyumbang suara terbanyak di Jatim bagi pasangan Gus Ipul-Puti. “Partisipasi pemilih digenjot agar kemenangan bisa maksimal. Kami sudah bertekad menyumbangkan suara Surabaya untuk kemenangan Jawa Timur,” kata Whisnu.
Whisnu yang saat ini menjabat wawali Surabaya mengatakan selain pendirian posko kemenangan, pihaknya juga tengah memperjuangkan masalah pendidikan gratis di Kota Surabaya. Menurutnya isu ini telah ia sampaikan kepada pasangan Gus Ipul-Puti sebagai bagian dari visi misi pasangan tersebut. “Alhamdulilah sudah masuk dalam dokumen visi-misi calon gubernur dan calon wakil gubernur,” kata dia.
Whisnu menjelaskan masalah pendidikan gratis ia angkat karena pendidikan SMA/SMK sejak tidak lagi ditangani oleh Pemkot Surabaya dan diambil alih Pemprov Jawa Timur, terdapat banyak keluhan dari masyarakat karena Pemprov Jatim menerapkan pendidikan berbayar di level tersebut. “Padahal, sejak era Walikota Bambang DH yang dilanjutkan Bu Risma, pembiayaan pendidikan di Kota Surabaya dibiayai negara melalui APBN dan APBD sehingga bisa dinikmati gratis oleh masyarakat,” terang Whisnu.
Masalah ini pun sempat ia sampaikan di dalam Rapat Koordinasi Cabang PDIP Kota Surabaya, yang diikuti 2.500 pengurus PDIP, mulai level kecamatan, kelurahan hingga tingkat rukun warga. “Mbak Puti adalah cucu Bung Karno. Wajib hukumnya bagi kita untuk menyumbangkan kemenangan besar,” kata dia.
Sementara itu Puti sendiri berharap dukungan dari para relawan PDI-P ini dapat membuat kalangan pecinta Soekarno atau Soekarnis lainnya bisa ikut memenangkan Gus Ipul dan dirinya dalam Pilgub nanti. “Saya minta tolong, ajak dan bangunkan para pecinta Soekarno yang lain, para Soekarnis, agar bergabung untuk memenangkan Gus Ipul dan Mbak Puti dalam Pilkada 2018,” tutur Puti.
Menurut Puti dirinya yakin jumlah Soekarnis di Jawa Timur sangat banyak dan menjadi ‘kekuatan diam’, dia berharap kekuatan ini bisa bersinergi dengan kaum nahdliyin dimana basis Gus Ipul berasal. “Saya mendapat tugas untuk merajut kebersamaan, merajut kebangsaan, antara kaum nasionalis dan nahdliyin di Jawa Timur,” tandas Puti.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
