Pemerintah Targetkan Jalan Trans Papua Tersambung 2019
Jakarta – Dalam rangka mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun dari pinggiran untuk pemerataan dan keadilan pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada akhir tahun 2019 jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km dari Provinsi Papua Barat hingga Provinsi Papua bisa tembus seluruhnya.
“Pembangunan jalan Trans Papua terus dilanjutkan dan ditargetkan tahun 2019 bisa tersambung seluruhnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dilansir Fakta.news melalui situs resmi Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (26/1).
Basuki mengatakan, meski belum seluruhnya beraspal, namun dengan terbukanya jalan di pulau paling ujung timur Indonesia ini terutama di daerah pegunungan akan membuka keterisolasian wilayah, menurunkan harga barang-barang dan mengurangi kesenjangan wilayah.
“Saat ini masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan jalan Trans Papua dan jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan,” ungkap Basuki.
Ilustrasi pembangunan Jalan Trans Papua
Hingga akhir 2017 lalu, jalan Trans Papua yang belum tembus sepanjang 353,7 km. Pada Tahun 2018 akan di tangani sepanjang 197,91 km dan sisa sepanjang 155,79 km akan diselesaikan Tahun 2019, sesuai dengan rencana kerja tahunan.
Salah satu ruas jalan di pegunungan yang berusaha ditembus yakni ruas Enarotali-Sugapa sepanjang 110 km yang menghubungkan Kabupaten Paniai dengan Kabupaten Intan Jaya. Ruas jalan ini merupakan bagian Trans Papua Segmen III Enarotali-Sugapa-Ilaga-Mulia-Wamena. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua hingga akhir 2017 sudah berhasil membuka jalan sepanjang 85,33 km.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN XVIII Jayapura Osman Harianto Marbun menjelaskan, pada Tahun 2018, penanganan ruas Jalan Enarotali-Sugapa berlanjut sepanjang 15,51 km melalui 2 paket pekerjaan kontraktual yakni Paket Enarotali-Sugapa I sepanjang 7,78 km dengan biaya mencapai Rp58,33 miliar dan Enarotali-Sugapa II sepanjang 7,73 km dengan biaya sebesar Rp57,97 miliar.
“Sisanya, sepanjang 9,16 km akan ditangani pada tahun anggaran 2019,” kata Harianto.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengungkapan, tantangan dalam pembangunan jalan di Papua disamping kondisi cuaca dan alamnya yang masih berupa hutan dengan kondisi geografi cukup berat hampir pada semua segmen. Pada segmen IX yaitu ruas Merauke-Tanah Merah-Waropko-Oksibil tantangannya adalah ketiadaan batu-batuan.
Untuk itu, kata Arie, bebatuan harus didatangkan dari Kota Palu atau menggunakan campuran tanah dan semen (soil cement).
“Pengerjaan ruas jalan tersebut belum melibatkan TNI karena dari sisi keamanan masih relatif kondusif,” ujar Arie.
Arie menambahkan, untuk segmen III Trans Papua ruas Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena nantinya akan tersambung jalan di kawasan pegunungan Papua lainnya yakni ruas Wamena-Habema-Kenyam-Mumugu yang kini tengah dikerjakan oleh Kementerian PUPR bekerjasama dengan Zeni TNI AD.
Sementara untuk jalan perbatasan di Papua, BBPJN XVIII pada tahun 2017 telah menyelesaikan perbaikan beberapa titik kerusakan pada ruas Oksibil hingga Merauke yang memiliki panjang jalan 688 km.
“Beberapa titik yang sebelumnya berupa tanah dan sulit dilintasi saat musim hujan, seperti ruas Waropko-Mindiptana, Mindiptana-Tanah Merah, Tanah Merah-Getentiri, Getentiri-Batas Kabupaten Merauke/Boven Digul, Batas Kabupaten Merauke/Boven Digul-Muting, kini sudah beraspal,” papar Arie.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
