Pertentangan pusat dan daerah akhir-akhir ini semakin marak dan menjadi ancaman perpecahan bangsa. Negara dalam hal ini pemerintah pusat, selama ini dianggap tidak adil dan sering menjadi kepanjangan tangan modal global dalam mengeksploitasi daerah. Kegagalan negara dalam perannya menyelesaikan konflik tidak terbatas hanya pada sektor ekonomi saja, namun juga pada sektor budaya dan kehidupan sosial lainnya.

Globalisasi bukanlah sekedar sebuah aktivitas ekonomi, dalam menciptakan pasar saja, akan tetapi dibalik globalisasi ini ada neoliberalisasi yang membawa kepentingan pasar global melakukan penetrasi ke pasar lokal. Inilah yang merupakan akar masalah konflik yang terjadi akhir-akhir ini seperti kejadian di Mesuji, Bima, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua dan hampir dibeberapa tempat di Indonesia.

Hegemoni Neoliberalisme
Argumen paling umum terhadap fenomena globalisasi adalah, tidak ada satu negarapun yang dapat melepaskan diri dari pergaulan internasional, baik disebabkan kemampuan negara dalam mencukupi kebutuhannya maupun kepentingan pasar global untuk melakukan penetrasi produk, atau kebutuhan negara lain dan industri transnasional  akan bahan baku. Perubahan moda produksi turut merubah interaksi antar negara, penyediaan komoditi dan modal tidak lagi memperhatikan batas-batas negara.

Neoliberalisme yang selalu melekat dalam globalisasi adalah sebuah fenomena sosial politik yang dialamatkan kepada sekelomok penguasa dan intelektual di barat yang ingin menghidupkan kembali gagasan liberalisme klasik. Hegemoni neoliberalisme dengan kendaraan globalisasi ini mencoba menghapus batas-batas negara. Dan dalam rangka memperluas pasar dan mencari bahan baku murah maka pasar lokal seringkali berhadapan langsung dengan hegemoni neoliberalisme ini.

Hegemoni neoliberalisasi yang semakin menguat ini tidak saja menghapus batas-batas negara akan tetapi juga berusaha memperkecil peran negara. Asumsinya pasar bebas akan mencari titik kesetimbangan sendiri,  sehingga efisiensi akan meningkat, regulasi yang dibuat negara hanya akan membatasi fleksibilitas pasar. Seperti dikemukakan Lenni Brenner aktivis hak-hak sipil, bahwa kehidupan ekonomi dan politik berubah, dari skala nasional menjadi skala global. Negara bertujuan untuk mendukung akumulasi kapital dengan mengaitkan lokal ke global dan menciptakan lokasi yang ideal untuk akumulasi tersebut dalam set global.

Sementara pakar sosiologi dari University of California, Berkeley. Manuel Castell mengatakan, bahwa,  negara masih berperan dalam membentuk pasar melalui mediasi antara lokal dan global, dan mempengaruhi bagaimana aset khusus lokal dimobilisasi kedalam ekonomi global. Sedangkan pengamat social lainnya Immanuel Wallerstein mantan Kepala Pusat Studi Ekonomi, Sistem Sejarah dan Peradaban di Binghamton University, mengatakan, negara terintegrasi kedalam pasar melalui struktur perdagangan dan produksi internasional yang hirarkis.

Nah, kombinasi analisis diatas, merupakan proses market menuju pengorganisasian berbasis transnasional, dengan perdagangan, produksi dan finansial diorganisasikan melalui rantai komoditi global dalam ekonomi global yang terintegrasi. Pasar, negara dan masyarakat berada dalam hubungan hierarki dengan pasar yang diorganisasi secara transnasional. Jelas terlihat bahwa negara dipaksa mengambil peran sebagai kepanjangan tangan modal transnasional dan watch dog (penjaga) ideologi neoliberalisme tersebut

Persoalannya kini, adalah dominasi negara inti (Eropa Barat dan Amerika Utara) yang menguasai modal transnasional mampu mengkooptasi negara pinggiran dan menjadikan negara pinggiran hanya sebagai pasar dari produk global, dimana sumber daya alamnya terbuka seluas-luasnya untuk di eksploitasi. Dan dalam prakteknya globalisasi sering tercampur dengan internasionalisasi nilai-nilai barat yang didalamnya melekat neoliberalisme tersebut.

Praktek Neoliberalisme di Indonesia:
Pergantian pemerintahan tahun 1998 melalui gerakan sosial masyarakat yang sering dikenal sebagai Gerakan Reformasi 1998, merubah sistem pemerintahan yang otoriter menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Konsekwensinya secara langsung merubah hubungan pusat dan daerah. Otonomi yang besar pada daerah sekaligus membuka daerah berhadapan langsung dengan masyarakat global. Lemahnya aturan dan regulasi mengakibatkan banyaknya produk perundang-undangan yang dihasilkan justru melemahkan peran negara (pemerintahan pusat) dalam melindungi kepentingan nasional, sekaligus kepentingan lokal. Penguatan otonomi daerah ini juga menimbulkan ketegangan baru dengan pemerintahan pusat dan mengancam kedaulatan negara. Harmonisasi produk perundang-undangan gagal menjembatani kepentingan lokal sehingga banyak produk peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya.

Disatu sisi hegemoni neoliberalisasi dengan menumpang globalisasi, mampu mengintervensi produk perundang-undangan tersebut dan menjadikannya ramah terhadap kepentingan market global dan meninggalkan kepentingan nasional maupun lokal. Tidak saja peraturan daerah tetapi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atasnya pun tidak luput dari pengaruh global ini. Peran rent seeker (pencari rente) lebih dominan daripada birokrasi pemerintahan dan mampu mengatur aparat negara, sehingga aturan dan regulasi dibuat sedemikian rupa untuk menguntungkan modal transnasional.

Aturan dan regulasi yang tidak memihak ini memunculkan ketegangan hubungan tidak saja pada hubungan pusat dan daerah, akan tetapi juga antara masyarakat dengan kelompok kepentingan di pusat dan daerah. Korupsi yang merajalela di jajaran birokrasi turut mempercepat proses perpindahan dan penguasaan aset-aset strategis ketangan modal global. Pengelola negara (pemerintah) sering sekali lebih senang mencari jalan mudah, pelobi (lokal dan global) dan rent seeker menjadi alat efektif penetrasi global.

Kondisi ini juga mengakibatkan konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), bagian dari struktur finansial transnasional. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi, 2012), mencatat setidaknya 22 tempat rawan konflik masyarakat melawan perusahaan pertambanan. Bukan saja potensi konflik diramalkan akan terjadi, akan tetapi di beberapa daerah konflik telah pecah dan menimbulkan korban jiwa seperti di Mesuji (konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan PMA); di Papua (Masyarakat dan pekerja dengan perusahaan pertambangan Freeport) dan Bima (Masyarakat dengan perusahaan pertambangan).

Pilihan terhadap desentralisasi, kini kesulitannya bukan saja dikarenakan kapasitas kelembagaan ataupun sumber daya manusia (sdm) yang terbatas,  akan tetapi peran yang dominan dari pelobi dan rent seeker, merupakan faktor kunci penyimpangan dari agenda besar negara menjadi agenda dalam kerangka kepentingan global semata. Secara teknis seringkali perencanaan ini dimulai dari kajian dengan menggunakan dana-dana hibah, yang merupakan entry point masuknya kepentingan global.

Salah satu prasyarat penting untuk mengatasinya, adalah melihat ulang tujuan kita bernegara, dan secara tegas melakukan koreksi kepada penyelenggara negara yang jelas-jelas berpihak, atau menjadi agen kepentingan global. Kondisi saat ini, memaksa kita merenungkan kembali cita-cita proklamasi yang bukan saja menjadi pedoman dalam upaya mensejahterakan bangsa akan tetapi berperan aktif  dalam pergaulan dunia yang berkeadilan. Rasanya cita-cita ini sudah lama ditinggalkan para penyelenggara negara saat ini. Mari menjaga republik tercinta ini.

Penulis: Ammarsjah Purba