Dunia Pendidikan Indonesia Sama Sekali Tak Berkembang
Solo – Dunia pendidikan Indonesia, hendaknya menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang kini sedang berkembang pesat. Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, dikemukakan ketika jadi pembicara dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).
Jokowi melihat dunia pendidikan di Indonesia sama sekali tidak berkembang. Hal itu dilihat dari jurusan pendidikan tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun. “Kenapa di universitas kita dari dulu sampai sekarang hanya ada fakultas ekonomi, hukum, sosial politik, teknik. Padahal ini perubahan global sudah cepat sekali,” ujarnya.
“Kenapa tidak ada fakultas retail manajemen? Kenapa tidak ada fakultas resources management? Kenapa tidak ada fakultas green building?” lanjut Jokowi.
Bahkan, Jokowi memberikan contoh ekstrem dalam hal pendidikan pengembangan dari desain grafis, yakni animasi. “Kenapa tidak ada fakultas animasi, nanti jurusannya meme juga bisa misalnya,” tuturnya.
Keruan, pernyataan Jokowi itu langsung disambut suasana riuh rendah. Mereka ada yang tertawa sembari mengangguk-anggukan kepala. Ada yang mengggeleng-gelengkan kepala. Banyak pula yang langsung berdiskusi pelan dengan orang di sebelahnya.
Dirinya, Jokowi melanjutkan, tidak main-main dengan pernyataan itu. Perubahan global, khususnya teknologi, memang semestinya diikuti dengan persiapan agar Indonesia tidak jadi negara tertinggal dibandingkan negara lainnya.
“Jangan kita terlewatkan melakukan antisipasi ini sehingga tak bisa lagi mengejar perubahan yang ada dan akhirnya kita ini ditinggal,” pungkas Jokowi.
Rekomendasi Teknologi
Selain inovasi, kekuatan yang dibutuhkan Indonesia adalah teknologi dan alih teknologinya. Berkaitan dengan hal tersebut, BPPT berhasil merumuskan rekomendasi yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi terkini melalui Kongres Teknologi Nasional (KTN) yang dihelat 17-19 Juli 2017 lalu.
KTN merekomendasikan tiga bidang yakni teknologi informasi dan komunikasi (TIK), teknologi kesehatan dan teknologi transportasi. “Rekomendasi teknologi ini, juga merupakan intisari dari berbagai permasalahan, pemikiran, dan tawaran solusi yang sesuai dengan situasi dan tantangan terkini,”ujar Ketua Panitia KTN 2017 yang juga menjabat Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material (TIEM BPPT), Hammam Riza.
Rekomendasi pada bidang teknologi kesehatan, antara lain penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional menuju industri yang integratif, berdaya saing dan mampu mewujudkan kemandirian obat dan alat kesehatan nasional. BPPT juga mendorong peningkatan penguasaan bahan baku obat dan alat kesehatan dalam negeri. Karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku obat herbal dan fitofarmaka.
Sedangkan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dibutuhkan karena memiliki perkembangan yang sangat pesat, bahkan menjadi tulang punggung bagi banyak hal dan menopang sebagian besar kehidupan modern peradaban manusia saat ini.
Dari beberapa butir rekomendasi terkait TIK, di antaranya mengenai perlunya, kebijakan pengamanan data dan infrastruktur melalui pengembangan Landasan Hukum Pengamanan Infrastruktur Kritis Nasional (Critical Information Infrastructure Protection Plan). Kemudian penguatan peran dan tupoksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber.
Sementara dalam rangka pengamanan siber di Indonesia ini, disepakati sangat pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya ancaman atau risiko dalam penggunaan jaringan siber dalam aktivitasnya. Sebut saja penggunaan messaging application seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan Signal memiliki risiko dari informasi yang tidak benar, pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial hingga kerusakan peralatan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya suatu fungsi yang diperlukan.
“Oleh karenanya, ke depan kita perlu mengacu kepada Inovasi TIK karya anak bangsa dalam menyediakan berbagai aplikasi Over The Top (OTT) sekaligus mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) industri TIK,”kata Hammam.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
