Kominfo Cabut Pemblokiran Telegram
Jakarta – Akhirnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengumumkan pencabutan pemblokiran situs web layanan pesan Telegram pada hari ini, Kamis (10/8). Sebanyak 11 domain situs milik Telegram, resmi dinyatakan bebas dari sistem penyaringan alias filtering setiap Internet Service Provider (ISP) di Indonesia.
“Hari ini situs Telegram dibuka kembali. Masyarakat bisa memanfaatkannya seperti semula,” kata Rudiantara, di Kantor Kominfo di Medan Merdeka, Jakarta.
Namun, Dirjen Aptika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan masih ada beberapa domain yang belum bisa diakses hingga kini. Hal ini, katanya, tergantung mekanisme masing-masing ISP.
“Normalisasi itu kan melibatkan operator. Kita harus mengerti teknisnya, ada yang cepat ada yang tidak,” kata Samuel dalam kesempatan yang sama.
Samuel juga menjabarkan bahwa proses normalisasi itu paling lambat bisa selesai dalam waktu 24 jam ke depan. Artinya, pada Jumat besok (11/8), semua pengguna dengan ISP apa saja sudah bisa membuka 11 domain Telegram yang sebelumnya diblokir.
Adapun Rudiantara kembali menjelaskan bahwa pencabutan pemblokiran untuk situs Telegram sebelumnya dilakukan karena komitmen yang disepakati bersama-sama. Usai Menteri yang biasa disapa RA ini bertemu dengan CEO Telegram, Pavel Durov, awal Agustus lalu, situs layanan pesan tersebut bersedia mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia dan memenuhi syarat yang sebelumnya diajukan Kominfo.
Syarat-syarat itu di antaranya, Telegram membuat government channel khusus agar komunikasi dengan Kominfo lebih cepat dan efisien; Kominfo diberikan otoritas sebagai trusted flagger terhadap akun atau kanal dalam Telegram; dan Kominfo meminta ada perwakilan Telegram yang khusus berada di Indonesia. Perwakilan itu sendiri harus mengetahui bahasa dan kebudayaan di Indonesia, sehingga berbagai pengaduan bisa dikomunikasikan lebih lancar.
“Kami harap kerja sama antara Kominfo dengan Telegram juga bisa berlaku dengan platform-platform lainnya,” tegas Rudiantara.
Sejatinya pemblokiran layanan internet di Indonesia bukan yang pertama kali terjadi. Pemerintah melalui unit khusus bernama TRUST+ Positif Kominfo secara rutin menerima laporan masyarakat soal situs-situs negatif. Artinya, jika dikaji dan terbukti bahwa situs-situs itu melanggar ketentuan, pemerintah bisa memerintahkan pemblokiran. Selain Telegram, ada beberapa yang juga pernah dan sedang terkena blokir pemerintah.
Pertama, Vimeo. Pemblokiran Vimeo pernah dilakukan pada 9 Mei 2014, ketika Tifatul Sembiring masih menjabat sebagai Menkominfo. Alasan pemblokirannya karena Vimeo dianggap memuat konten-konten berbau pornografi. Hal itu pun bertentangan dengan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia.
Pihak Vimeo pun bereaksi melalui surat ke Kominfo yang dilayangkan pada 22 Mei 2014. Dalam surat itu Vimeo mengatakan mereka tidak memperbolehkan penayangan konten yang mengandung pornografi. Vimeo juga berjanji akan berusaha untuk menghapus konten yang bersangkutan bila ditemukan. Selanjutnya Vimeo sempat bisa diakses kembali dalam waktu singkat, kemudian diblokir lagi hingga sekarang.
Selain Vimeo ada juga Tumblr yang pada Februari 2016 menjadi sasaran blokir Kominfo. Layanan mikroblog dan jejaring sosial ini pun diblokir karena juga berbau konten pornografi. Tumblr dianggap berperan atas penyebaran video pornografi di internet dan dinilai memperluas konten-konten berbau LGBT.
Namun pemblokiran itu tak bertahan lama, menyusul derasnya protes masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan surat yang meminta Tumblr melakukan self-censorship terhadap konten pornografi. Walhasil, pada pertengahan Februari 2016, akses Tumblr kembali dibuka dan netizen Tanah Air bisa kembali meramaikannya hingga sekarang.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
