Presiden Minta Penyusunan APBD Harus Berdasarkan Skala Prioritas
Jakarta – Presiden Joko Widodo berpesan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan skala prioritas. Karena, menurut Presiden, jika anggaran tidak dikonsentrasikan di persoalan yang menjadi prioritas, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri acara Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia tahun 2018 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.
“Jangan sampai kita ulang-ulang lagi dengan membagi APBD itu. Semua dinas diberi semuanya. Harus ada skala prioritas anggaran. Misalnya, di sebuah daerah gedung-gedung sekolah masih jelek kondisinya, ya sudah 60 persen anggarannya ke sana. Jangan semua, uangnya hanya sedikit,” ucap Presiden.
Terkait hal tersebut, Presiden mencontohkan dimana APBN saat ini lebih difokuskan ke bidang infrastruktur. Presiden mengatakan bahwa ada tiga tahapan yang sedang dilakukan pemerintah dalam pembangunan nasional. Pertama adalah investasi di bidang infrastruktur, kedua investasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), dan ketiga investasi di bidang inovasi dan teknologi.
“Dalam konsep besar kita, memang kita baru konsentrasi pada infrastruktur. Kita tahu bahwa ada ketimpangan antarwilayah, barat, tengah, dan timur. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Singapura dan Malaysia, biaya logistik kita 2 kali lipat lebih mahal. Artinya infrastruktur kita tidak siap, infrastruktur kita ketinggalan dengan negara-negara tetangga,” ujar Presiden.
Contoh yang paling ekstrim, lanjut Presiden, adalah kondisi jalan di Papua yang merupakan jalan utama yang sangat penting. Oleh karena itu, Presiden mengatakan bahwa pembangunan jalan Trans Papua juga sangat penting artinya.
“Coba kita bayangkan, 100 km ditempuh 2 hari. 200 km ditempuh 6 sampai 7 hari. Kalau bawa sembako, beras disana, harganya bisa berlipat-lipat karena biaya transportnya yang mahal sekali. Sampai masak di tengah jalan, karena berhari-hari. Ini yang sedang dalam proses kita bangun yang namanya Trans Papua,” lanjutnya.
Baca Juga: Presiden Ingin APBD Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
