Menjaga Persatuan Bangsa dan Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Jakarta – Menjaga serta merawat persatuan bangsa, menjadi kata kunci penting dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa Indonesia adalah kemerdekaan yang berhasil direbut, diraih, dan diproklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, bekerja sama, dan kerja bersama.
Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu, tutur Jokowi masih dalam pidatonya, harus terus dijaga, dirawat, diperkuat. “Dan harus jadi pijakan kita bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan,” kata Kepala Negara dalam pidatonya.
Janji kemerdekaan, menurut Presiden Jokowi, adalah mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. “Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama,” katanya.
Kendati begitu, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ke depan, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Bangsa Indonesia akan mengarungi samudera globalisasi sehingga harus berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat. “Kita akan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif. Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar,” tuturnya.
Infrastruktur Tetap Prioritas
Sementara itu, terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, yang dipaparkan Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR, sehari sebelum perayaan HUT RI ke-72, menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap menjadi program prioritas pemerintah pada tahun 2018. Hal itu, sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jokowi memaparkan untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antardaerah, pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer (km) dan pembangunan irigasi sepanjang 781 km. “Kemudian dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya akan dibangun dan rehabilitasi 61.200 ruang kelas, 853.000 sanitasi air limbah, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Jokowi.
Jokowi memastikan semua elemen akan bergotongroyong membiayai mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, maupun swasta melalui pengembangan pembiayaan kreatif seperti skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non-KPBU. Salah satu anggaran yang disiapkan adalah dana transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 761,1 triliun.
“Melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja,” ungkap Jokowi.
Sementara di sisi lain, Jokowi mengingatkan agar setiap kementerian atau lembaga mengelola alokasi dana pembangunan dengan efisien sehingga tujuan pemerataan dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai. “Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi,” tegasnya.
Jokowi, juga memaparkan sejumlah capaian bidang infrastruktur selama periode 2015-2016 di antaranya, pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang 7.000 km, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru 199,6 km. Selanjutnya berhasil menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210.500 unit.
“Sejak tahun 2015, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015, menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017,” paparnya.
Ditambah lagi, dengan program DAK Fisik, pemerintah berhasil melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386.700 sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016. Selain itu, peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8 persen, jalan kabupaten/kota menjadi 61,2 persen dan irigasi pertanian seluas 895.000 hektare.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengapresiasi Presiden Jokowiyang terjun langsung mengontol pembangunan ke beberapa daerah di Indonesia bagian timur. “Pak Jokowi telah lihat secara nyata di lapangan. Semoga apa yang beliau lihat bisa menambah pembangunan,” ucap Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini.
Terkait RAPBN, menurut Michael, kebijakan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden, terlihat positif untuk pembangunan di Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur hingga daerah di Kalimantan. “Kami lihat ada perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya. Dia menambahkan, pola pembangunan yang selama ini Jawa sentris harus ditinggalkan. “Jadi pembangunan tak lagi di Jawa, tapi ke wilayah timur Indonesia,” tandasnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
