“Sim Salabim”, Lahan Tidur pun Menjadi Sawah Baru
Jakarta – Untuk mewujudkan program kemandirian pangan, segala daya upaya dilakukan pemerintah. Seperti yang dilakukan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kemtan), yang menginisiasi pencetakan sawah baru. Pencetakan sawah baru itu dimungkinkan, karena dinilai masih luasnya ketersedian lahan tidur atau terlantar yang harus segera ‘dibangunkan’ dan diolah menjadi sawah.
Pencetakan sawah baru itu, tentunya untuk menggantikan lahan pesawahan yang terus menerus tergerus karena alih fungsi lahan untuk kepentingan yang beragam. Konversi lahan dari sawah menjadi lahan lain, diperkirakan mencapai 100.000 hektar per tahun.
“Dalam pengembangan lahan, juga harus memenuhi syarat teknis, dari sisi agroklimatnya, ketersediaan airnya, unsur hara dan ketersediaan SDM yang mengelola, serta ada sarana dan prasarana, termasuk jalan produksi dan jaringan irigasi,” terang Dirjen PSP Kementan, Pending Dadih dalam rilis yang diterima dev.fakta.news/v03 di Jakarta, Kamis (17/8).
Karena itu, Dadih melanjutkan, pemerintah terus mengurangi laju konversi lahan dan memperketat perizinan atau moratorium konversi lahan. “Tata ruang wilayah pun harus konsisten dan harus disiplin jangan terlalu mudah diubah areal peruntukannya,” ujarnya.
Bila konversi lahan produktif ini tidak diatasi, diperkirakan pada 40-50 tahun yang akan datang, luas sawah akan habis menjadi kawasan non pertanian. Dengan laju konversi 100.000 Ha per tahun, setidaknya pemerintah harus mampu mencetak setidaknya 300.000 Ha per tahun.
Kinerja program cetak sawah baru, tampaknya dilakukan cukup serius sehingga hasilnya terlihat mengesankan. Sepanjang tahun 2014-2016 luas areal cetak sawah baru seluas 175.775Ha, yang tersebar pada lahan beririgasi dan pada lahan rawa. Pada tahun 2019 diharapkan, jumlah sawah baru yang berhasil dicetak diprogramkan seluas satu juta Ha dan dari luasan tersebut diharapkan mampu memproduksi Gabah Kering Giling (GKG) setara beras 2,7 juta ton.
Lahan cetak sawah baru itu, menurut Dadih, harus diakui tidak melulu berasal dari tanah negara yang terlantar. Tapi berasal dari berbagai latar belakang, yaitu areal milik pribadi masyarakat, lahan milik perhutani, milik negara atau milik pemda. “Apabila lahan tersebut miliki negara, maka ada ketentuan khusus pemanfaatannya dan pengalihan haknya kepada masyarakat. Apabila milik sendiri, maka anggaran cetak sawah bisa berasal dari pemerintah tetapi juga bisa berasal dari dana petani sendiri,” tuturnya.
Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,2%/tahun maka jumlah penduduk tahun 2017 adalah 256.603.179 juta jiwa. Kebutuhan beras pada tahun 2017 termasuk untuk kebutuhan industri sebesar 40.030.096 ton/tahun setara dengan 66.716.827 ton GKG.
Maka, untuk mencapai swasembada sebesar 80 juta ton GKG, diperlukan lahan seluas 8,89 juta Ha. Sementara, berdasarkan data hasil audit lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012 di tambah hasil cetak sawah baru dari tahun 2013-2016 baru mencapai 8,365 juta Ha dengan produktivitas per Ha mencapai 5 ton/ha.
Melalui program cetak sawah baru, sejumlah lahan yang terlantar dan lahan tidur dapat didayagunakan sehingga program ini sejalan dengan upaya untuk mendukung penyediaan pangan oleh pemerintah.
Keuntungan yang bisa diperoleh dari program cetak sawah ini adalah meningkatkan rasio pemanfaatan tanah, mengurangi jumlah lahan terlantar, menambah luas areal Tambah Tanam, meningkatkan produksi padi secara nasional, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Cetak sawah adalah langkah yang mutlak perlu. Strategis untuk kebutuhan penyediaan pangan jangka panjang, dan menawarkan solusi kemandirian dan keswadayaan dalam hal pangan. Semua itu menjadi dasar pokok bagi kemandirian bangsa jauh ke depan,” pungkas Dadih.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
