Menag: Ini Dua Tanggungjawab First Travel
Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim kembali menegaskan bahwa pihak First Travel tetap harus bertanggungjawab penuh mengembalikan dana calon jemaah umrah yang menjadi korbannya. Hal tersebut bersifat wajib meski izin biro perjalanan umrah bermasalah tersebut sudah dicabut. Raibnya 550 milyar uang jamaah First Travel? Ditambah First Travel pun berutang di Mekah dan Madinah.
“Ini kan tanggung jawab First Travel, jadi First Travel harus bertanggung jawab terhadap uang jamaah,” tegas Lukman di Jakarta, Kamis lalu (17/8).
Lukman mengatakan setidaknya ada dua hal yang menjadi tanggungjawab First Travel terhadap jemaahnya. Pertama, harus mengembalikan uang yang telah disetorkan untuk berangkat umrah ke Tanah Suci. Kedua, tetap memberangkatkan jemaah, tapi lewat biro perjalanan lain dengan tanggungan biaya dari First Travel. Hal ini karena First Travel izin operasinya sudah dicabut.
First Travel, kecam Lukman, tidak bisa begitu saja melepaskan diri dari tanggung jawab meski sudah ditetapkan sebagai tersangka di Kepolisian. “Jadi dua kewajiban itu tetap melekat pada First Travel, meskipun izinnya dicabut,” jelasnya.
Lukman menolak bila pihaknya kemudian dilimpahkan tanggung jawab mengganti seluruh biaya jemaah. Menurutnya, wewenang Kemenag dalam kasus First Travel hanya pada regulasi izin operasi biro perjalanan umrah. Sedangkan biro-biro travel yang resmi mendapatkan izin dari Kemenag yang menyelenggarakan dan mengoperasikan umrah.
Selain itu, pemerintah saat ini juga didesak untuk menetapkan batas bawah harga paket umrah. Terlebih belakangan ini banyak bertebaran penawaran-penawaran paket promo yang berharga miring namun tak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Lukman pun mengatakan hal itu sedang dikaji pemerintah. Ia setuju bahwa tidak adanya pembatasan harga kerap dimanfaatkan biro travel untuk menjaring korban dengan harga murah.
Pastinya ia menjamin bahwa pemerintah sampai saat ini tidak mengoperasikan penyelenggaraan umrah sebagaimana terjadi pada urusan haji. Saat ini pemerintah masih fokus pada penyelenggaraan haji sebagai tugas nasional.
“Biarlah umrah dilakukan oleh masyarakat melalui biro-biro travelnya tetapi harus bertanggung jawab. Karena itu, kami akan lebih meningkatkan pengawasan kita,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Hingga kini yang baru dilakukan kedua pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, hanya menjaminkan rumah mewahnya di Kawasan Sentul, Bogor. Saat ini keduanya mengaku tak punya uang. Bahkan pihak kepolisian menyebutkan bahwa mereka juga terlibat banyak utang, termasuk ke beberapa hotel di Mekah dan Madinah.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap kedua pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menerapkan sistem subsidi silang pada tiga paket perjalanan umrah yang mereka tawarkan, yakni VIP, reguler, dan promo. Ongkos umrah kategori VIP (kelas premium) atau reguler (kelas menengah) dipakai untuk menutupi sebagian ongkos kategori promo yang murah.
Ongkos umrah kategori promo senilai Rp14,5 juta, sedangkan kategori reguler Rp22 juta sampai Rp25 juta, dan VIP Rp54 juta. Dalam praktiknya, ongkos untuk kategori VIP dipakai untuk menyubsidi paket promo.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
